Suasana RDP soal TPS Pasar Baru, di Komisi II DPRD Kota Probolinggo.
PROBOLINGGO, FaktualNews.co – Tim kerja revitalisasi Pasar Baru Kota Probolinggo yang dibentuk sebelum Pasar Baru direvitalisasi, belum bertemu. Akibatnya, DKUPP (Dinas Kopersai Usaha Kecil, Perdagangan dan Perindustrian), tidak tahu, apakah Tempat Penampungan Sementara (TPS) pedagang pasar baru akan dibangun tahun ini.
Dinas yang dikepalai Gatot Wahyudi ini, juga tidak tahu, lokasi yang akan dibangun TPS. Apakah di jalan raya Panglima Sudirman atau di tempat lain. Ketidaktahuan tersebut terungkap saat komisi II DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (6/2/2020) sekitar pukul 09.30 WIB.
Meski begitu, RDP bersama DKUPP, Bappeda dan Litbang, Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKKAD) serta UPT Pasar, tetap dilaksanakan. Kepala DKUPP, Gatot Wahyudi mengaku, tidak tahu rencana pembangunan TPS. Mengingat tim kerja revitalisasi pasar baru, belum menggelar rapat.
Disebutkan, pihaknya salah satu anggota tim yang diketuai Asisten Ekonomi dan pembangunan tersebut. Selama pembangunan pasar berlangsung, pihaknya belum pernah diundang atau bertemu dengan tim yang dimaksud.
“Belum ada pertemuan. Makanya kami tidak tahu. Apakah TPS dibangun tahun ini dan dimana lokasinya,” tandasnya.
Namun begitu, seandainya TPS digarap tahun ini, pihaknya meminta model TPS tidak seperti di jalan Tjut Nya’ Dhien, barat Pasar baru dan di jalan Prajurit Siaman, sisi rimur pasar. Menurutnya, TPS tidak berhadap-hadapan dan ada jalan di tengah. Sebab, pembeli sepi karena suasana lorong di tengah, terasa panas.
Ia meminta, TPS dibangun saling membelakangi atau ungkur-ungkuran. TPS menghadap ke timur dan ke barat, sehingga pembeli tidak masuk lorong. Tetapi bisa membeli dari luar TPS.
“Jadi pembeli yang bawa kendaraan, bisa langsung membeli. Tidak perlu parkir di tempat jauh. Cukup parkir di depan TPS,” katanya.
Gatot juga mengusulkan, di bawah TPS tidak ada lubang atau lorong. Bangunan bawah TPS langsung menyentuh jalan aspal atau tanah. Sebab, jika ada lorong atau lubang di bawah seperti saat ini, TPS dan jalan menjadi kotor. Lubang tersebut dipakai membuang sampah dan kotoran yang dibawa air masuk ke lubang.
Akibatnya, pihaknya sering melakukan pembersihan sampah. Jika bangunan TPS menyentuh aspal atau jalan, maka tidak ada lagi sampah dibuang ke bawah TPS. Dan sampah yang dibawa air hujan, tidak akan masuk ke TPS. “Agar nantinya TPS tidak kotor dan bau seperti saat ini,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi mengatakan, RDP tidak maksimal, lantaran Dinas PUPR datang terlambat. Bahkan, perwakilan DPUPR yang datang tidak bisa menjelaskan. Ia ditugasi datang ke RDP sebatas menjadi pendengar.
“Jadi perwakilan yang datang tidak tahu apa-apa. Katanya ditugasi untuk mendengarkan hearing,” katanya singkat.
