Rombongan Komisi II DPR RI ketika ditemui di Pendopo Sidoarjo.
SIDOARJO, FaktualNews.co – Anggota Komisi II DPR RI berkunjung di Kabupaten Sidoarjo, Rabu (19/2/2020). Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo langsung menuju Pendopo Delta Wibawa setempat.
“Tujuan kami datang ke sini dalam rangka kunjungan kerja secara spesifik. Komisi dua ingin memastikan tahapan Pilkada yang berjalan dengan baik,” ucap Arif saat disambut Forkopimda setempat.
Arif mengungkapkan, pihaknya juga ingin mendengar langsung dari penyelenggara maupun pemerintah setempat mulai terkait anggaran pelaksanaan Pilkada yaitu Naskah Perjanjian Hibah Derah (NPHD) apakah ada kendala atau tidak.
“Kemudian, tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan juga kesiapan Pemda terkait pengamanan proses jalannya pelaksanaan Pilkada. Pada intinya kami ingin memastikan pelaksanaan Pilkada serentak berjalan secara demokratis dan transparan tanpa ada gejolak di Kabupaten Sidoarjo,” harapnya.
Sementara, Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menyatakan, Kabupaten Sidoarjo sangat siap dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mendatang. Menurutnya Pemkab Sidoarjo juga sudah menggelontorkan anggaran kepada penyelenggara pemilu melalui NPHD.
“Untuk anggaran Pilkada yang diberikan lewat NPHD kepada KPUD Sidoarjo, sudah dilakukan sebesar Rp 75,9 miliar. Kemudian anggaran pelaksanaan Pilkada kepada Bawaslu juga telah diberikan sebesar Rp 18,4 miliar,” sebutnya.
Selain itu, ia juga meyakinkan bahwa pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo akan berjalan dengan lancar dan sukses. Sebab, menurutnya, masyarakat Sidoarjo sudah dewasa dalam menyikapi dinamika berpolitik karena sudah terbukti dengan beberapa kali pelaksanaan Pilkada yang berjalan sukses.
“Kayaknya masyarakat sudah cukup dewasa sehingga setiap perhelatan politik senantiasa Sidoarjo aman, ini karena kerjasama Forkopimda,” yakinnya.
Ketua KPUD Sidoarjo, Mukhamad Iskak juga senada dengan Plt Bupati Sidoarjo. Menurut Iskak, anggaran Pilkada Sidoarjo 2020 sudah beres. Selain itu, ia juga menyampaikan terkait DPT yang saat ini mencapai 1.460.991 pemilih.
Sementara jumlah TPS sebanyak 2.988 se-Sidoarjo dengan asumsi jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak 525 pemilih.
”Terkait pemutakhiran daftar pemilih sampai saat ini belum ada masalah karena kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo,” jelasnya.
Meski begitu, Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid mengaku tidak ada kendala dalam proses pelaksanaan Pilkada Sidoarjo. Hanya saja, ucapnya, pihaknya menyampaikan dua hal terkait pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan yang diamanatkan undang-undang.
“Kemudian terkait empat desa korban lumpur yang wilayah administrasinya masih ada, namun penduduknya sudah relokasi. Cuma dua hal itu saja yang kami sampaikan tadi, selebihnya sudah beres,” ungkapnya.
