Empat PAC menunjukkan surat laporannya yang sudah dilayangkan ke DPP Partai Gerindra.
PROBOLINGGO, FaktualNews.co – Prahara yang melanda DPC Partai Gerindra Kota Probolinggo, belum juga mereda, bahkan kian memanas. Meski ada upaya mendinginkan, namun badai yang dihembuskan PAC (Pengurus Anak Cabang) belum bisa menetralisir suasana.
Empat PAC Gerindra di Kota Probolinggo, masing-masing Ketua PAC Wonoasih Sulis, Ketua PAC Kademangan Cahyono, Ketua PAC Mayangan Asmui, dan Ketua PAC Kanigaran Tatok Haryanto, bertemu di kediaman Sulis, ketua PAC Wonoasih, Kelurahan Sumbertaman, pada Kamis (27/2) pukul 09.30 WIB. Tujuannya, menjelaskan kondisi yang terjadi di tubuh partainya kepada sejumlah wartawan.
Dalam pertemuan tersebut, hanya PAC Kedopok yang tidak hadir. Alasannya, PAC yang dimaksud sudah lama tidak aktif. Sulis, sebagai juru bicara menegaskan, pihaknya sudah bersurat ke DPP dengan tembusan Majelis Kehormatan Partai, Badan Seleksi Organisasi, DPD Jatim dan DPC kota setempat.
Isinya, melaporkan kondisi yang terjadi di tubuh PAC. Disebutkan, pengurus DPC telah melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi. Disebutkan, ketua DPC otoriter, tidak pernah melaksanakan kewajibannya, keuangan tidak akuntabel dan dikuasai personal. Dan tidak pernah ada komunikasi, koordinasi dengan PAC.
Karenanya, 4 PAC yang menamakan dirinya Aliansi Pengurus Anak Cabang tersebut meminta, DPC untuk diaudit dan dievaluasi. Sebab, selama menjadi ketua DPC sejak 2017 hingga saat ini, pengurus DPCD belum pernah melaporkan secara resmi keuangannya. “Memang itu domain DPC, Tapi kan harus di-LPJ-kan,” ujar Sulis.
DiIa dan PAC yang lain tidak memungkiri, ketua DPC beberapa kesempatan pernah mengutarakan soal keuangan. Namun tidak terinci, bahkan selalu mengatakan minus, sedang untuk apa saja uang partai, mereka tidak tahu.
“Tiap tahun kan partai menerima dana banpol Rp 65 juta setiap tahun. Dana dari 3 DPRD yang terpilih Rp 6 juta per bulan,” katanya.
Selain soal dana, mereka juga menyoal kegiatan. Menurutnya, selama kepemimpinan Aminudin, tidak pernah ada konsolidasi dan koordinasi. Bahkan, rapat kerja untuk membahas program kerja partai ke depan, tidak ada.
“Kalau begini, mana bisa besar partai. Kami melapor ini tidak ada tujuan lain, kecuali ingin memperbesar partai,” tandasnya.
Sulis dan PAC yang lain mengiyakan, kalau beberapa hari setelah surat laporan dilayangkan, ketua DPC mengajak bertemu. Pertemuan dilaksanakan di salah satu rumah makan jalan Pahlawan dan dihadiri 4 PAC.
“Pertemuan nggak ada hasilnya, ngambang. Katanya, pak ketua tidak pegang uang partai. Dipegang pak Puki, wakil ketua,” tambahnya.
Meski sudah hampir satu bulan, surat laporannya belum direspon DPP. Karenanya, mereka berharap DPP segera turun ke DPC agar mengetahui kondisi partai sebenarnya. Saat ditanya tuntutannya, Sulis mengatakan tidak perlu diungkapkan.
“Dari isi surat dan keterangan kami, sudah jelas. Jadi nggak perlu diomongkan, apa tuntutan dan keinginan kami,” pungkas Sulis berdiplomasi.
Terpisah, Ketua DPC Gerindra Kota Probolinggo, Aminudin saat dikonfirmasi mengatakan, sudah tidak ada masalah di tubuh partainya. Sebab, beberapa hari setelah menerima tembusan surat laporan, pihaknya bertemu dengan 4 PAC tersebut.
“Sudah tidak ada persoalan. Kita sudah pernah bertemu di D&C dengan mereka. Ini kok dihidupkan lagi. Tapi nggak masalah,” ujarnya.
Aminudin saat dikonfirmasi tengah berada di rumah sakitnya menjelaskan, dana Banpol (Bantuan Politik) Rp 65 juta per tahun dan iuran DPRD Rp 6 juta setiap bulan, habis terpakai untuk kegiatan partai. Bahkan sampai minus, sehingga menggunakan uang pribadinya jika ada
kegiatan.
“Kondisi keuangan partai, minus. Kalau ada kegiatan, pakai uang pribadi,” katanya.
Ditambahkan, ia tidak pernah memegang dana banpol dan iuran 3 anggota DPRD dari partainya. Dana yang dimaksud dipegang Pujianto, wakil ketuanya dan sudah habis dipakai untuk kegiatan partai. Tentang tudingan tidak pernah ada pertemuan selama kepemimpianannya, dibantah oleh Aminudin.
“Kami 4 kali pertemuan dalam setahun. Saat HUT partai, hari raya (Lebaran), tahun baru dan pertemuan rutin untuk konsolidasi,” sebutnya.
Soal kepemimpinannya yang dikatakan otoriter, Aminudin menegaskan, partai Gerindra berbeda atau tidak sama dengan partai lainnya. Dikatakan, di partainya tidak ada Muscab dan seluruh kegiatan instruksi DPP.
“Kami bukan otoriter. Tapi kondisi yang mengharuskan seperti itu. Kami hanya menjalankan instruksi dari DPP,” pungkasnya ke sejumlah wartawan.
