BPS Umumkan Angka Kemiskinan, Kota Probolinggo Urutan Sembilan se-Jatim
PROBOLINGGO, FaktualNews.co – Angka Kemiskinan Kota Probolinggo, berada di level 10 besar. Yakni urutan 9 di bawah Kota Pasuruan. Sedang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ada di urutan ke 13 dari 38 kota dan kabupaten se Jawa Timur. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi, di 2018 dan 2019 sama yakni 5,94 persen.
Hal itu diungkap kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Proboleinggo Adenan, saat pers rilis di kantor wali kota, Senin (16/3/2020). Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi selama 2 tahun sama, namun dinilai sangat tinggi dibanding kota dan kabupaten lain.Bahkan lebih tinggi dibanding Jawa Timur dan pertumbuhan ekonomi nasional, yang hanya 5,00.
Untuk angka kemiskinan, lanjut Adenan, di 2019 mengalami penurunan. Di 2019 sebesar 6,91, sedang di 2018 sebesar 7,20 persen. “Penurunannya sedikit. Tapi itu lebih dari tahun sebelumnya,” jelasnya.
Dari data BPS diketahui, jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo pada 2018 mencapai 16,90 ribu jiwa atau sekitar 7,20 persen. Pada 2019, penduduk miskin turun menjadi 16,37 ribu jiwa atau sekitar 6,91 persen.
Sementara untuk IPM, kota Probolinggo ada di urutan 13 di Jawa timur. Yakni 73,27 prosen di 2019 dan 72,53 prosen di 2018. Ditambahkan, IPM Kota Seribu Taman tersebut selama lima tahun mengalami perkembangan dan cenderung naik dari tahun ke tahun. IPM yang terus naik, menunjukkan Indeks kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat, juga naik.
Dibanding kota dan kabupaten pendalungan atau tapal kuda, IPM Kota Probolinggo berada di urutan dua. Sedikit di bawah Kota Pasuruan yang berada di peringkat pertama. Di urutan ketiga dan seterusnya, Kabupaten Banyuwangi; Kabupaten Pasuruan; Kabupaten Situbondo; Kabupaten Jember; Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang.
Ditambahkan, garis kemiskinan Kota Probolinggo di 2019 ada diangka Rp 501.505 per kapita per bulan. Dijelaskan, BPS menghitung kemiskinan memakai konsep pendekatan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan tersebut, kemiskinan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi, seseorang memenuhi kebutuhan dasar makanan.
Menenggapi hal tersebut, Wali Kota Hadi Zainal Abidin menyebut, bantuan pemerintah berupa sembako atau uang tunai seperti BPNT, akan meningkatkan atau mempertahankan sebuah rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan makanan layak konsumsi.
Sedang bantuan langsung maupun tidak langsung seperti BOS, PIP, KIS meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk membeli kebutuhan non makanannya.
Selain itu, Pemkot juga melakukan penguatan program perlindungan sosial, berupa program labeling rumah tangga penerima bantuan, penambahan BOS menggunakan dana APBD seperti BOSDA, BPJS PBI untuk berobat di rumah sakit kelas 3, bantuan sembako, rantang sehat,
program bantuan lainya.
“Program tersebut yang turut membantu ekonomi masyarakat. Sehingga mampu memenuhi kebutuhannya,” jelas Wali kota Habib Hadi.
