Legislator Kritisi Dana Penanganan Corona di Jombang yang Tak Jelas
JOMBANG, FaktualNews.co-Penanganan Virus Corona di Jombang mendapat sorotan dari wakil rakyat alias legislator setempat.
Ini karena hingga saat ini, Pemkab Jombang belum mengumumkan besaran anggaran yang disiapkan Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab.
Ketidakjelasan anggaran ini membuat proses antisipasi Virus Corona di Kota Santri terganggu. Terlihat dari belum ada penyemprotan cairan disfektan berjangka secara rutin dan masif di pasar, terminal dan taman kota serta wilayah publik lainnya.
Selain itu, Pemkab Jombang juga belum menjelaskan ke publik terkait anggaran untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD), pembuatan tempat cuci tangan di tempat umum, masker, pengukur suhu tubuh dan pemberian hand sanitizer kepada masyarakat yang daerahnya rawan corona.
Sekretaris Komisi A DPRD Jombang Kartiyono mendesak Pemkab anggaran menghadapi virus Corona. Meskipun di Kota Santri belum ada korban yang positif terjangkit corona.
Anggaran tersebut, sambung Kartiyono, bisa diambil dari pos yang tak penting seperti ongkos perjalanan dinas, sosialisi program, kebutuhan logistik juga bisa dikurangi dan dialihkan ke penangan Virus Corona.
Selain itu, setiap daerah juga punya dana tak terduga. Umumnya dana tersebut untuk bencana alam.
“Saya akan menjadi DPRD Jombang pertama yang mendukung kebijakan efesiensi anggaran dengan mengalokasikan anggaran ceremonial dan perjalanan dinas untuk penanganan pencegahan Covid 19 di Jombang,” katanya kepada FaktualNews.co, Rabu (25/3/2020).
Menurutnya, kondisi saat ini harus menjadi kesadaran bersama. Bagaimanapun keselamatan masyarakat harus diutamakan dibanding kebutuhan yang lainnya.
Sinergitas penuh harus dilakukan antara legislatif dan eksekutif dalam hal ini. Sehingga kebijakan penganggaran dana sejak dini sebelum ada korban sangat mungkin dan bisa dilakukan.
Bahkan ia memandang perlu sampai kepada tahap wajib. Mengingat ini dalam keadaan serius dan darurat.
“Namun jangan ada yang coba-coba menggunakan kesempatan untuk penyalahgunaan anggaran dalam masalah antisipasi Virus Corona ini,” tegas Politikus PKB ini.
Selain masalah anggaran, ia melihat ada kelemahan lain Pemkab Jombang guna menerapkan Social Distancing dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Virus Corona saat bertugas.
Ini terlihat pada saat-saat rapat kordinasi dan petugas lapangan. Meski pun rapatnya dilakukan Telecoference tapi yang di lokasi masih belum memenuhi standar protokoler seperti masker, jaga jarak dan penggunaan hand sanitizer.
Belum lagi petugas yang keliling kota untuk membubarkan warga yang berkumpul, banyak tak memenuhi standar.
Kedisiplinan dan kepatuhan perilaku semuanya, terutama para pejabat pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan nanti masyarakat ikut mematuhi apa yang menjadi standar protokoler pencegahan Corona.
“Petugas di lapangan itu juga manusia yang tidak kebal sama sekali terhadap Covid-19. Mereka juga harus dibekali alat yang memadai terlebih yang di garda terdepan,” ungkap Kartiyono.
Permasalahan ini juga ada hubungannya dengan anggaran, jika anggaran tidak dicairkan saat ini maka akan timbul masalah lebih besar.
Pimpinan setiap instansi juga perlu mengingatkan bawahannya untuk menjaga kesehatan dan ikuti prosedur saat bertugas.
Pemerintah harus lebih peka terhadap situasi dan kondisi saat ini. Jika dikarenakan masalah ketersediaan anggaran. Ia berharap pemerintah mengambil kebijakan segera.
“Kita butuh biaya yang tidak sedikit, itu saya sadari betul. Namun kalau kita kompak maka kita bisa dan semoga terbebas dari teror Covid-19. Ini bentuk empati saya sebagai legislator terhadap kondisi terkini. Bukan yang lain,” tandas Kartiyono.
