Antisipasi Dampak Covid-19, Ekonom Unej Minta Pemkab Jember Segera Realokasi Pos Anggaran
JEMBER, FaktualNews.co – Dampak penyebaran Virus Corona Covid-19 melemahkan perekonomian masyarakat Jember terutama para pekerja harian. Pasalnya, kebijakan pemerintah pusat tentang social distancing dan imbauan work from home, membuat kegiatan ekonomi di tingkat bawah tercekik.
Menurut Dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Ciplis Gema Qori’ah, Pemkab Jember diminta melakukan langkah cepat dengan realokasi pos anggaran daerah sehingga tidak terjadi persoalan yang lebih serius.
“Meski berbeda dengan kasus krisis 1998, dimana korporasi dan dunia usaha skala besar terdampak lebih parah. Namun jika pemerintah daerah tidak melakukan kebijakan yang cepat dan tanggap maka pandemik ini akan berdampak pada unproductive worker bahkan muaranya bisa pada tingkat mortalitas (kematian)” kata Ciplis, dikonfirmasi via telepon, Jumat (3/4/2020).
Menurut Ciplis, situasi pendemi virus corona ini mengakibatkan masyarakat tidak memiliki penghasilan cukup. “Apalagi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian,” katanya.
Bahkan kondisi ini, katanya, bahkan sampai menyebabkan dampak pelemahan ekonomi.
“Karena corona akan terus meluas sehingga harus segera mendapatkan respon bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah ditingkat daerah,” ungkapnya.
Pasalnya yang menjadi persoalan pada saat ini bukan harga yang melonjak tinggi.
“Namun melemahnya daya beli masyarakat secara bersama-sama lantaran hilangnya income (penghasilan) pekerja kelas bawah yang jumlahnya cukup banyak,” ujarnya.
Ciplis menambahkan, Inflasi akan tetap terjadi ditengah pandemik corona apabila ada Panic buying (penimbunan) ditengah masyarakat, rantai pasok yang berkurang karena terjadi PHK, serta permintaan barang terlalu tinggi.
“Hingga terjadi kelangkaan barang dan akhirnya kenaikan harga tidak dapat dikendalikan. Namun sejauh ini ia melihat hal yang yang harus ditangani oleh pemerintah adalah jaminan terhadap pekerjaan harian.
Pilihan yang harus dilakukan realokasi dana pos anggaran daerah. Karena menurut Ciplis, pengalihan dana yang sebelumnya telah diposkan itu dapat digunakan untuk memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD), masker, hand sanitizer dan pemaksimalan tenaga medis.
“Pada sisi dampak lain dana realokasi di gunakan untuk memberikan bantuan sosial berupa bantuan kebutuhan pokok (sembako), dana kesehatan (BPJS), dana pendidikan (paket internet murah) dan pengurangan atau bantuan biaya listrik bagi rumah tangga yang mempunyai daya listrik 450 V-900V), serta penundaaan pembayaran kredit dan penangguhan pembayaran pajak kendaraan,” tegasnya.
Namun sebelum melaksanakan kebijakan tersebut pihaknya berpesan agar pemerintah daerah terlebih dahulu memiliki akurasi data penduduk miskin dan pra sejahtera, sehingga bantuan bisa lebih tepat sasaran.
