Puluhan buruh pabrik selotip di Jalan Raya Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto menggelar aksi duduk di depan pabrik setelah di-PHK beberapa waktu lalu.
MOJOKERTO, FaktualNews.co – Pandemi virus corona (Covid-19) berimbas pada pengurangan pekerja. Di Mojokerto, ada sebanyak 870 buruh yang dirumahkan, 300 di antaranya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Nugraha Budhi Sulistya mengatakan, sampai saat ini tercatat 870 buruh yang dirumahkan oleh 13 perusahaan. Belasan perusahaan itu merumahkan buruh karena terdampak pandemi wabah virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Mojokerto.
Dari jumlah tersebut 870 buruh yang dirumahkan, 300 diantaranya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 570 buruh dirumahkan sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
“Kalau jumlah PHK 300 buruh. Pastinya iya (karena dampak wabah Corona),” kata Nugraha, Selasa (21/4/2020).
Dari 300 buruh korban PHK (Covid-19), menurut Nugara, sebagian belum menerima hak mereka dari perusahaan. Karena masih pada tahap perundingan bipartit antara perusahaan dengan buruh.
Seperti yang diatur dalam Pasal 156 UU RI nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terhadap para buruh yang mereka PHK.
“Kalau perundingan bipartit tidak ada kesepakatan, buruh bisa melakukan pencatatan perselisihan hubungan industrial ke Dinas Tenaga Kerja. Baru kami melakukan mediasi,” terang Nugara.
Dia juga mengarahkan, jika 870 buruh yang dirumahkan nantinya bisa mengikuti program kartu prakerja yang digulirkan pemerintah pusat. Di lain sisi, pihaknya juga mengusulkan ratusan buruh tersebut untuk menerima bantuan sosial dari Pemprov Jatim.
“Untuk kartu prakerja mereka harus mendaftar sendiri secara online. Mereka juga kami upayakan mendapatkan bansos dari Pemprov Jatim,” tandasnya.
