Bagi-bagi Mobil ke Beberapa Ormas, Pemkab Jombang Dikecam
JOMBANG, FaktualNews.co-Bantuan mobil operasional dari Pemkab Jombang untuk Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang, Palang Merah Indonesia (PMI) Jombang, Ormas GP Ansor Jombang dan Ishari Jombang Sabtu (2/5/2020) memicu kecaman berbagai pihak.
Mereka menilai bantuan mobil terhadap sejumlah organisasi masyaraat dan lembaga tersebut tidak tepat, setidaknya dari sisi momentum. Karena saat ini, semua tahu kita dalam situasi prihatin akibat pandemi Covid-19
Bantuan mobil itu sendiri diberikan di Pendopo Kabupaten Jombang, oleh Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab kepada perwakilan organisasi.
Faizuddin aktivis sosial warga Desa Sentul, Kecamatan Tembelang mempertanyakan motif Pemkab Jombang memberikan mobil kepada sekelompok organisasi di tengah belum meredanya pandemi Covid-19.
Menurut Faizuddin, ketimbang memamerkan bantuan untuk segelintir lembaga, lebih baik Pemkab Jombang fokus kepada pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD).
“Saya sangat menyayangkan dan prihatin atas kegiatan tersebut. Karena di sisi lain warga menunggu bantuan dari Pemkab Jombang yang hingga kini belum turun juga. Sebenarnya serius tidak sih Pemkab mengurusi rakyat?” kata Faiz, kepada FaktualNews.co, Minggu (3/5/2020).
Pemberian ini juga dinilai Faiz akan menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat karena yang dipilih hanya dari golongan tertentu, lebih-lebih kriteria juga tidak jelas.
“Kesemuanya menjadi kecemburuan sosial di saat masyarakat Jombang menunggu bantuan sosial tapi bantuannya malah ke ormas berupa mobil,” tambahnya.
Terpisah, pakar hukum A Solikin Ruslie mengatakan, pemberian bantuan mobil kepada organisasi tertentu memang tak melanggar aturan.
Namun ia meminta Pemkab Jombang melakukan kajian dulu sebelum melakukan hal tersebut. Karena efek terusan harus dipikirkan benar-benar matang agar tak timbul masalah di kemudian hari.
“Pada prinsipnya tidak ada masalah, tapi harus benar-benar ada kajian yang tepat. Agar penggunaan mobil tersebut bermanfaat dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial dengan ormas lain. Karena maksud yang bagus kalau kajiannya kurang bagus akan jadi masalah,” ungapnya.
Ke depan, Solikin meminta Pemkab Jombang membuat skala prioritas ketika memberikan bantuan pada organisasi masyarakat. Hal ini melihat masyarakat Jombang yang majemuk.
“Harus benar-benar ketat dalam memberi bantuan, jelas dasarnya apa? Urgensinya apa? Apakah tindakan ini tepat?” tandasnya.
