Anggota Polisi dan Kepala Madrasah di Tambakrejo Diduga Terima Bansos APBD Jombang
JOMBANG, FaktualNews.co-Data penerima bantuan sosial (bansos) dari APBD Kabupaten Jombang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) di Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang terindikasi amburadul.
Penelusuran tim Kelompok Faktual Media (KFM) di balai Desa Tambakrejo dan informasi dari beberapa warga setempat menyebut, seorang anggota Polisi berinisial RN di Desa Tambakrejo diduga mendapatkan bansos dari APBD Rp 200 ribu.
“Iya benar, itu anggota polisi ada datanya sebagai penerima bansos APBD Jombang Rp 200 ribu,” kata perangkat Desa Tambakrejo yang ditemui KFM di balai desa, Rabu (13/5/2020).
Selain itu, dari pengakuan perangkat desa tersebut seorang kepala Madrasah Tsanawiyah berinisial DS di Tambakrejo juga mendapat bantuan Rp 200 ribu.
Hal mengejutkan lainnya, seorang anak SD berinisial SK tercatat mendapat bantuan BLT DD Rp 600 ribu dan ibunya menerima bantuan APBD Jombang Rp 200 ribu.
Kemudian penjual material berinisial SJ di Desa Tambakrejo dalam pendataan juga mendapatkan dana bantuan sosial dari pemerintah.
“Dua istri kepala dusun di sini juga mendapat bantuan APBD Jombang,” tambahnya.
Sebaliknya, fakta di lapangan ada seorang pria penjaga makam di Dusun Petengan, Desa Tambakrejo tidak mendapat bansos dari pemerintah, karena tidak terdata di daftar nama penerima bansos. Baik bansos reguler maupun bansos terkait Covid-19.
Pria tersebut bernama Suparno (59). Sejak 10 tahun terakhir mengabdi untuk dusunnya dengan bayaran Rp 200 ribu per bulan.
“Saya tidak dapat bantuan apa-apa. Saya tidak punya rumah, masih ikut anak yang kontrak di desa sendiri. Tapi punya KK sendiri,” ujarnya.
Parno tampak pasrah dengan nasibnya karena tak punya kekuatan untuk protes ke perangkat. Padahal, tempat tinggalnya tak jauh dari rumah Kepala Desa Tambakrejo.
Suparno tidak sendiri, seorang buruh tani bernama Jumadi (60) juga tak mendapat bantuan sosial pemerintah.
Warga Desa Tambakrejo ini mengatakan dirinya sudah pernah di data pihak RT dan RW. Namun, saat diumumkan namanya tak muncul.
“Saya sudah cekcok dan protes dengan perangkat desa kenapa tidak dapat. Namun tidak ada penyelesaian,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah Desa Tambakrejo dan Pemerintah Kabupaten Jombang tidak pilih kasih dalam menyalurkan bansos. Pihak yang memiliki banyak kendaraan malah dapat bantuan. Sementara warga miskin tak memperoleh sepeser pun.
“Saya ini orang kecil, protes juga tidak didengar. Kadang mengelus data melihat penerima bantuan orangnya kaya-kaya,” cerita Jumadi.
Kepala Desa Tambakrejo M Nasir Fadilah dikonfirmasi menjelaskan tidak ada anggota Polisi yang menerima bansos.
Ia dan para stafnya sudah bekerja sesuai arahan dari pemerintah pusat dan daerah.
Namun ia menolak menjelaskan lebih rinci, dengan alasan banyak hal yang harus ia kerjakan saat ini.
“Insya Allah tidak ada (polisi menerima bansos), setahu saya sudah beres semua. Parangkat sekuat tenaga menyaring data warga yang benar-benar terdampak Covid-19,” kilahnya.
