DPRD Gelar RDP Jelang PPDB, Pemkot Probolinggo Belum Tentukan Seragam Gratis
PROBOLINGGO, FaktualNews.co – Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo meminta Pemkot menyediakan seragam sekolah gratis pada siswa baru, seperti tahun pelajaran sebelumnya. Tak hanya itu, komisi yang diketuai Abdul Jalal tersebut berharap, Pemkot memberi pelayanan terbaik bagi siswa baru.
Permintaan itu disampaikan Komisi 1 saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rabu (3/6/2020) pukul 09.30 WIB. Ketua Komisi 1 Abdul Jalal menyebut, pihaknya menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat), untuk mengetahui kesiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Selain itu, untuk menggali informasi tentang persyaratan mendaftar di TK, SD dan SMP baik Negeri ataupun Swasta beserta jadwal pendaftaran dan kapan tahun pelajaran baru, dimulai. Sebab selama ini, DPRD sebagai wakil rakyat menjadi sasaran pertanyaan.
“Jadi kami harus tahu. Karena kami menjadi sasaran pertanyaan. Masyarakat yang tidak tahu soal PPDB, akan tanya ke kami,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, politisi dari PKB ini meminta pemkot menyediakan seragam gratis kepada siswa baru, seperti tahun sebelumnya. Pihaknya akan mendukung permintaan atau pengajuan anggaran pengadaan seragam gratis.
“Ya, kami akan mengusahakan anggaran pengadaannya di APBD Perubahan (P-APBD) nanti,” tegasnya.
Sementara itu, kepala Disdikbud Muhammad Maskur masih akan mengajukan anggaran pembelian seragam sekolah gratis di P-APBD nanti. Mengingat, anggaran pembelian seragam bagi siswa baru, belum ada di APBD induk tahun 2020.
“Kami usahakan di P-APBD. Soalnya di APBD induk, tidak ada anggaran pembelian seragam. Kalau dana yang dibutuhkan sekitar Rp 4,5 Miliar,” jelasnya.
Disebutkan, tak hanya komisi 1, Wali Kota juga meminta program seragam gratis tetap jalan seperti tahun sebelumnya, meski suasana pandemi virus Corona. Atas permintaan tersebut, Maskur akan mengajukan anggaran pengadaan seragam gratis.
“Tetap kami ajukan. Apalagi, DPRD mendukung kami. Anggarannya dari Dana Insentif Daerah (DID),” tambahnya.
Maskur mengaku, belum tahu apakah nantinya pemerintah pusat akan mengucurkan dana yang diajukan. Mengingat, DID untuk dinasnya hingga kini belum ditransfer atau dikucurkan. Dampaknya, saat ini dinas yang dipimpinnya kesulitan anggaran.
“Anggaran di dinas kami sudah tidak ada. Biaya penerimaan siswa baru, kami masih ngutang,” jelasnya.
Hingga saat ini, Disdikbud belum membayar biaya PPDB kepada pihak ketiga. Dikatakan, pihaknya menggaet atau bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan PPDB. Terutama soal aplikasi untuk mempermudah siswa mendaftar sekolah secara online.
Saat ditanya berapa utangnya ? Maskur menjawab, “Sekitar Rp 30 Juta. Belum dibayar, karena nggak ada dananya,” pungkas Maskur.
