Didemo Mahasiswa dan Petani Tembakau, Bupati Pamekasan Menghilang
PAMEKASAN. FaktualNews.co-Bupati Pamekasan Baddrut Tamam memilih tidak menemui massa aksi mahasiswa dan petani saat mereka berdemonstrasi soal tata niaga tembakau di kantor Pemkab Pemkab dan kantor DPRD Pamekasan, Senin, (10/08/2020).
Dalam demo tersebut, mahasiswa meminta Bupati Pamekasan dan pemkab menetapkan standar minimal harga tembakau 15 persen di atas ketentuan Break Event Poin (BEP) yang sudah ditetapkan pemerintah daerah.
“Dari BEP yang sudah dikeluarkan Pemkab, harga tembakau harus di atasnya,” ujar koordinator aksi Moh Faisal.
Keberadaan pengawas dan pendamping harus dilakukan evaluasi oleh Pemkab. Sebab, selama ini keberadaan pengawas tidak efektif. Bahkan hanya melakukan absensi saja.
“Bupati wajib melakukan evaluasi kinerja Pengawas dan Pemantau tata niaga tembakau,” sambung Faisal.
Selain itu, mahasiswa mendesak agar bupati dan Wabup mewujudkan janji politik dan komitmennya untuk memberikan pembelaan yang nyata pada petani tembakau agar petani sejahtera.
Wabup Pamekasan Raja’e saat menemui massa aksi mengatakan, Pemkab Pamekasan sudah menyiapkan aturan teknis berkaitan dengan tembakau. Termasuk nantinya pengawas dan harga dari pabrikan.
“Saya dan pak bupati nantinya akan melakukan pengawasan tersendiri dan kami sudah menyiapkan teknis tentang pembelian tembakau,” tandasnya.
