FaktualNews.co

Pembelian Pupuk Subsidi Lewat Kartu Tani di Sidoarjo Tidak Efektif, Ini Sebabnya

Pertanian     Dibaca : 1328 kali Penulis:
Pembelian Pupuk Subsidi Lewat Kartu Tani di Sidoarjo Tidak Efektif, Ini Sebabnya
Faktualnews/Nanang
Kadis Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, Eni Rustianingsih saat berbincang dengan penyuluh dan mantri pertanian.

SIDOARJO, FaktualNews.co-Program pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian memberikan subsidi pupuk bagi petani lewat kartu tani (kartani) justru tidak efektif bagi petani Kabupaten Sidoarjo.

Sebab, banyak petani di Kota Delta berasal dari luar kota yang statusnya hanyalah menyewa lahan pertanian pada musim tertentu.

“Kalau diterapkan di Kabupaten Sidoarjo kurang efektif karena banyak petani di Sidoarjo yang menggarap lahan pertanian dengan menyewa. Bukan milik sendiri atau pemiliknya menyewakan lahan,” ucap Muslimin, petani asal Kecamatan Krian yang menyewakan lahan kepada pihak lain, Kamis (1/10/2020).

Sehingga, lanjut dia, para petani yang menyewa lahan jika terdaftar sebagai pemilik kartu tani, tentunya mendapat subsidi pupuk sangat diuntungkan.

Namun, jika sudah tidak menggarap lahan pertanian lagi, kartu tersebut tidak berguna dan ketika beli normal harganya tinggi.

“Kalau ganti orang lain yang menyewa lahan atau misalkan saya garap sendiri, apa bisa mendapat pupuk bersubsidi? Kan sekarang sudah ada kartu tani yang diberikan kepada masing-masing petani,” jelasnya bertanya.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, Eni Rustianingsih mengaku pihaknya telah mendapat masukan maupun keluhan dari kelompok tani (poktan) di Kabupaten Sidoarjo terkait hal itu.

Ia tidak menafikan jika petani di Kabupaten Sidoarjo mayoritas pendatang dari luar kota dan menyewa lahan pertanian untuk bertani.

“Memang mayoritas begitu. Masukan kami tampung dan akan kami sampaikan kepada pemerintah (kementan),” jelasnya.

Eni menyadari petani di Kabupaten Sidoarjo memang berbeda dengan kabupaten dan kota lain di Jawa Timur, misal Kabupaten Kediri, Ngawi maupun lainnya.

Hal itu karena beberapa faktor, di antaranya letak geografis dan banyak pemilik lahan pertanian menyewakan kepada pihak lain.

“Jadi yang dilakukan proteksi (pendataan) harus lahan yang ditanami. Berapa luas lahannya itu yang dikalkulasi mendapat subsidi, kalau petaninya misal berubah-ubah kan lahannya tetap,” jelasnya, Kamis (1/10/2020).

Meski begitu, saat ini ada sebanyak 668 poktan se-Kabupaten Sidoarjo. Rata-rata 1 poktan membawahi 30-60 petani atau ada puluhan ribu petani di Sidoarjo. Sedangkan kartu tani yang telah distribusikan kepada petani hampir sepuluh ribuan.

“Namun kemarin ada 998 kartu tani yang dirijek (tolak) oleh pihak bank,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, kartu tani bagi petani lainnya terus turun secara bertahap dari pihak bank. Sedangkan, untuk kios pupuk sebanyak 79 kios se-Sidoarjo.

“Yang sudah ada mesin geseknya (EDC) sebanyak 50 kios, sedangkan sisanya belum ada,” ulasnya. Hanya saja, petugas mantri maupun penyuluh pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo jumlahnya masih minim.

“Kalau dibilang kurang, memang kurang karena tidak bisa menjangkau langsung ke masing-masing petani. Namun, kami tetap optimalkan turun langsung ke poktan secara bergantian memberikan arahan maupun penyuluhan,” pungkasnya.

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Sutono Abdillah