Ini Sebab Petani Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi Menurut DPKP Jawa Timur
SURABAYA, FaktualNews.co – Para petani di Jawa Timur belakangan mengeluh sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Kondisi ini pun memunculkan anggapan bahwa pupuk sedang mengalami kelangkaan stok.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) membantah soal anggapan itu.
Menurut Kepala Bidang Prasarana dan Sarana DPKP, Rudy Prasetya, sulitnya petani memperoleh pupuk bersubsidi di pasaran bukan karena kelangkaan, melainkan adanya kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan para petani memiliki kartu tani sebagai syarat utama dalam membeli pupuk bersubsidi.
“Sementara kartu tani untuk petani di Jawa Timur itu belum semua (dibagikan). Sehingga kondisi itu membuat kios-kios tidak berani melakukan penjualan pupuk bersubsidi, karena petani belum memiliki kartu tani,” ujar Rudy di kantornya Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jumat (2/10/2020).
Ia menambahkan, hingga Bulan September lalu, masih ada sekitar 600 ribu petani di Jawa Timur yang belum menerima kartu tani dari pemerintah. Sedangkan yang telah menerima sebanyak 2,7 juta petani. Itu pun kata dia, kartu belum sepenuhnya bisa digunakan karena masih diperlukan proses validasi.
“Itupun yang ter-inject masih 1,8 juta. Karena harus diisi data-data, jadi belum bisa digunakan,” lanjutnya.
Akibatnya, serapan pupuk bersubsidi oleh petani di Jawa Timur waktu itu sangat rendah. Yakni, hanya sebesar 70 persen. Hal inilah menurut Rudy, pupuk bersubsidi seolah-olah mengalami kelangkaan stok.
Bukan itu saja, faktor pemicu sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi juga karena jumlah alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat untuk Jawa Timur pada tahun 2020 ini turun bila dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 2,7 juta ton menjadi hanya 2,2 juta ton. Pupuk bersubsidi yang mengalami penurunan alokasi terutama pupuk jenis NPK.
Untuk mengatasi kekurangan ini, Pemprov Jatim telah mengambil langkah dengan mengajukan permintaan pupuk subsidi tambahan kepada pemerintah pusat sebesar 600 ribu ton. Akan tetapi, oleh pemerintah pusat baru diberikan 89 ribu ton pupuk bersubsidi.
Kendati demikian, pemerintah pusat dikatakan Rudy, telah menjanjikan bakal menambah alokasi pupuk bersubsidi bagi petani Jawa Timur apabila pada musim tanam nanti muncul indikasi kekurangan stok.
Rudy berharap, para petani di wilayah Jawa Timur tak lagi khawatir bakal sulit memperoleh pupuk bersubsidi. “Kami harapkan sampai akhir tahun bisa terpenuhi (kebutuhan pupuk) hingga akhir Desember nanti,” tutupnya.
