Penanda tanganan pernyataan sikap oleh Bupati Tulungagung.
TULUNGAGUNG, FaktualNews.co-Melalui audiensi antara Pemkab dan Aliansi Mahasiswa Tulungagung, Pemkab menyatakan dukungan terhadap keinginan mahasiswa untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) Kamis (15/10/2020).
Secara resmi Bupati Tulungagung menyatakan sikap, yaitu melalui tanda tangan pernyataan sikap bermaterai, bukti dukungan kepada mahasiswa dalam penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Dalam pernyataan sikap bermaterai dari mahasiswa kepada Bupati dan DPRD tersebut.
Rangkuman poin utamanya, menolak pengesahan Ombinus Law RUU Cipta Kerja dengan memohon kepada presiden, untuk mengeluarkan Perppu dan atau menangguhkan pengundangan UU Omnibus Law.
“Ya saya menandatangani penolakan, tapi isi dalam surat dari mahasiswa adalah memohon kepada presiden karena banyak aksi di daerah yang ramai tentu saya tindaklanjuti. Mengajukan permohonan untuk mempertimbangkan mengenai UU Cipta Kerja,” jelas Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, usai audinesi di Pendopo Tulungagung, Kamis (15/10/2020).
Meski demikian, pihaknya enggan berkomentar lebih jauh karena pihaknya belum memiliki draft UU Cipta Kerja.
“Saya belum menerima draft, kita ingin membuat daerah itu ayem tentrem di masyarakat, maka kami sikapi. Permohonan hendaknya bisa dipertimbangkan ke presiden, ke gubernur sebagai pelaksana asas dekonsentrasi,” jelasnya.
Hasil audiensi tersebut, pihaknya menyatakan jika secara kelembagaan hanya menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada presiden.
“Jadi tuntutan itu kami setujui, sebenarnya tadi Pak Marsono (Ketua D{RD Tulungagung) sudah bertemu dengan saya, katanya juga mau datang tapi gak tahu ada keperluan apa itu tadi (kemudian tidak hadir),” pungkasnya.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Tulungagung, Bagus Parasetyawan menuturkan, bersyukur atas sikap yang telah diambil oleh Bupati Tulungagung.
“Soal tanggapan bupati, kami bersyukur bahwa bupati mau menandatangi tuntutan dari kami, yang artinya masih ada orang yang masih mau memikirkan masyarakat Tulungagung,” jelasnya.
Sementara itu, pihaknya menyayangkan sikap Ketua DPRD Tulungagung yang mangkir dalam agenda audiensi tersebut.
“Dengan DPRD yang tidak datang kami sangat menyayangkan hal itu, padahal kemarin dia sudah berjanji kepada kami. Kalau seperti ini, saya selaku koordinator berpikir, Pak Marsono secara tidak langsung menantang mahasiswa,” jelasnya.
