Diduga Ada Pengerahan Pendamping PKH untuk Kepentingan Politik, Anggota DPR RI Akan Bahas dalam Raker Komisi VIII
JEMBER, FaktualNews.co – Dugaan adanya upaya pengerahan ratusan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) Pilkada Jember 2020, mendapat sorotan dari Anggota DPR RI Komisi VIII Achmad Fadil Muzakki Syah.
Saat dikonfirmasi di rumahnya di Kawasan Ponpes Al Qodiri Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, pria yang akrab dipanggil Ra Fadil ini mengungkapkan, sekitar 2 atau 3 hari yang lalu diketahuinya ada sebanyak 350 pendamping PKH diundang dalam sebuah acara pertemuan di Kabupaten Lumajang.
“Dalam pertemuan tersebut, dihadiri juga oleh staff Menteri Sosial, dan salah seorang Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang, namun bukan dari Komisi VIII yang merupakan mitra dari Kementerian Sosial,” kata Ra Fadil, Jumat (4/12/2020).
Ra Fadil mengatakan, informasi dia perileh dari salah seorang pendamping PKH itu diketahui bahwa pertemuan bersifat rahasia dan tidak ada kaitan sama sekali dengan urusan tupoksi dari PKH untuk membantu masyarakat miskin.
“Dalam pertemuan rapat itu, memang tidak dijelaskan gamblang tentang apa upaya untuk memenangkan paslon tertentu. Tetapi rapat yang juga dilakukan secara daring yang ada juga sambutan dari Menteri Sosial itu, seakan-akan mengamini arah dari yang dibahas oleh penanggung jawab acara di pertemuan tersebut,” kata Ra Fadil.
Sumber dari pendamping PKH, lanjut Ra Fadil, ada sedikit intimidasi dan pengarahan untuk mendukung salah satu calon di Pilkada Jember 2020.
“Sehingga di sini tupoksi dari PKH ini melenceng dari koridor aslinya. Janganlah para pendamping PKH yang pekerjaannya mulia untuk mendampingi masyarakat miskin itu, kemudian dipolitisasi. Hal ini nanti akan saya bawa dalam rapat kerja komisi, dan juga menghadirkan Kementerian Sosial. Kaitannya Menteri itu dengan kami Komisi VIII, bukan dengan yang lain,” sambungnya.
Namun demikian, langkah klarifikasi itu akan dilakukannya. Karena saat acara pertemuan tersebut, belum diketahui pasti siapakah pihak yang melakukan pengarahan itu. Mengingat saat berjalannya acara, para pendamping PKH tidak boleh membawa alat komunikasi.
Lebih jauh Ra Fadil juga menjelaskan, dari ketiga orang pendamping PKH yang mengadu kepada dirinya, mereka merasa ketakutan jika tidak mengikuti arahan untuk mendukung salah satu Paslon di Pilkada Jember 2020.
“Karena saat acara itu sempat disinggung tentang rekrutmen pendamping PKH yang akan kembali dilakukan pada 2021. Tapi yakinlah proses rekrutmen tentunya melalui mekanisme yang benar dan jelas, untuk para petugas PKH itu. Jadi saya harap para pendamping PKH tetap bekerja di wilayahnya yang benar,” ujarnya.
Mengetahui informasi ini, Fadil menegaskan bahwa pendamping PKH tak perlu khawatir akan adanya upaya pengarahan mendukung salah satu paslon.
Fadil selaku komisi VIII DPR-RI yang salah satunya membidangi bidang sosial meminta agar pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya jangan mau dipolitisasi untuk kepentingan Pilkada.
Sementara itu saat dikonfirmaai terpisah, salah seorang pendamping PKH yang enggan disebutkan namanya mengakui, jika sekitar dua atau tiga hari yang lalu, diundang dalam acara pertemuan di Kabupaten Lumajang.
Dalam pertemuan tersebut tidak diperkenankan membawa alat komunikasi, dan pihaknya juga membenarkan, jika ada upaya pengarahan pemenangan ke salah satu paslon dalam Pilkada Jember.
“Acaranya sekitar dua atau tiga hari yang lalu di Lumajang, dan yang hadir dalam rapat itu, sekitar 350 orang. Pak menteri lewat zoom (komunikasi daring), juga ada anggota DPR RI, juga orang-orang penting lainnya,” tuturnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon.
