Patung udang bandeng yang menjadi lambang Kabupaten Sidoarjo
SIDOARJO, FaktualNews.co-Usia Kabupaten Sidoarjo sudah tak muda lagi. Kini usia itu memasuki ke-162 tahun, Minggu (31/1/2021). Bertambahnya usia itu ditetapkan setiap tanggal 31 Januari sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sidoarjo.
Lalu bagaimana tanggal 31 Januari itu bisa dijadikan acuan sebagai HUT Kabupaten Sidoarjo ? Bagaimana proses cikal bakal berdirinya Kabupaten Sidoarjo ? Lalu siapa saja yang pernah menjabat Bupati Sidoarjo ?
Berikut FaktualNews.co merangkum dari sumber buku ‘Selayang Pandang Kabupaten Sidoarjo’. Dalam buku yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo mengulas jika cikal bakal berdirinya Kabupaten Sidoarjo.
Dalam buku setebal 47 halaman itu mengulas terwujudnya Kabupaten Sidoarjo saat ini telah melewati tiga zaman, yaitu zaman kerajaan, zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan. Berikut ulasannya :
Pada tahun 1019-1042, Sidoarjo merupakan daerah kekuasaan kerjaan Kahuripan. Saat itu dipimpin oleh Raja Airlangga. Raja yang bergelar abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawikramatunggadewa pada masa akhir pemerintahannya membagi dua kekuasaan untuk kedua putranya.
Yaitu, kerajaan barat disebut Kadiri berpusat di kota baru, yaitu Daha, diperintah oleh Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan timur disebut Janggala (Jenggolo) yaitu Kahuripan, diperintah oleh Mapanji Garasakan.
Kerajaan Jenggolo berdiri pada tahun 1042 yang terletak di daerah Delta Brantas beribukota di seputar wilayah Kecamatan Gedangan (Sidoarjo). Meski demikian, dalam buku ‘Selayang Pandang’ tidak diulas secara detail tentang berakhirnya kerajaan Jenggolo hingga beralih ke zaman penjajahan.
Dalam buku yang termuat pada halaman 4 mengungkap bahwa zaman penjajahan memasuki pada tahun 1060. Pada masa itu, kerajaan berubah menjadi negara Jawa Timur dengan ibukota Surabaya sekaligus menjadi pemerintahan kabupaten yang merupakan negara boneka di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.
Dengan seiring berjalannya waktu, pada tahun 1851 baru lahirlah daerah Sidokare, yang wilayahnya berada di Sidoarjo namun di bawah kekuasaan Kabupaten Surabaya. Sidokare saat itu dipimpin patih R. Ng Djojohardjo yang bertempat tinggal di Pucang Anom (sekarang Kelurahan di bawah Kecamatan Sidoarjo).
Dalam perjalanan waktu, tepatnya pada tahun 1859, Pemerintah Hindia Belanda membagi Kabupaten Surabaya menjadi dua wilayah pemerintahan yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare (Sidoarjo). Pembagian wilayah itu diputuskan dalam surat No.9/1859 pada tanggal 31 Januari 1859.
Sementara, pada saat itu Pemerintah Hindia Belanda mengangkat R Notopuro (R.T.P Tjokronegoro) untuk memimpin Kabupaten Sidokare. R Notopuro (R.T.P Tjokronegoro) saat itu bertempat tinggal di kampung Pandean (Sidoarjo).
Sejak adanya pemisahan antara Surabaya dengan Sidokare itulah menjadi cikal bakal berdirinya Kabupaten Sidoarjo. Terlebih, Pemerintah Hindia Belanda kembali menggeluarkan keputusan No.10/1859 pada 25 Mei 1859, merubah nama Kabupaten Sidokare menjadi Kabupaten Sidoarjo.
Maka sejak saat itulah telah ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo. Sementara Bupati Sidoarjo pertama kali yaitu R Notopuro yang bergelar R.T.P Tjokronegoro I. Beliau menjabat mulai 1859 hingga wafat pada tahun 1862.
Pada tahun 1863, jabatan tersebut kemudian digantikan R.T.A.A Tjokronegoro II yang dikenal dengan sebutan Kanjeng Djimat Djokomono, yang tak lain adalah Kakak Bupati Sidoarjo pertama. Kanjeng Djimat menjabat cukup lama, hampir 20 tahun dan baru pensiun pada tahun 1883.
Sementara penggantinya diangkat R.P. Sumodiredjo pindahan dari Tulungagung tetapi hanya 3 bulan saja menjabat sebagai Bupati karena wafat pada tahun itu juga, dan R.A.A.T. Tjondronegoro I diangkat sebagai gantinya hingga turun temurun sampai berakhir Pemerintah Kolonial Belanda beralih ke Pemerintahan kolonial Jepang pada tahun 1942-1945.
Dalam buku ‘Selayang Pandang Kabupaten Sidoarjo’ tak menjelaskan secara detail ketika zaman kemerdekaan. Dalam buku halaman 5 itu hanya menyebutkan Bupati Sidoarjo dipimpin R.A.A. Soejadi pada saat pendudukan Jepang.
Berdasarkan sumber dari ‘Wikipedia’ mengulas Daerah delta Sungai Brantas termasuk Sidoarjo merupakan wilayah kekuasaan Pemerintahan Militer Jepang. Jepang menduduki mulai tahun 1942 hingga 15 Agustus 1945. Namun, pada tanggal, bulan dan tahun itu pula Jepang menyerah pada sekutu hingga Indonesia Merdeka.
Meski kemerdekaan Indonesia sudah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 oleh Ir Soekarno, namun Belanda kembali aktif berupaya untuk menduduki kembali daerah Sidoarjo. Walhasil, Belanda berhasil menduduki Gedangan (Sidoarjo).
Saat itulah, pusat pemerintahan Sidoarjo dipindahkan oleh pemerintah Indonesia ke Porong (masih wilayah Sidoarjo). Nyatanya, daerah Dungus (saat ini wilayah Kecamatan Sukodono) juga menjadi rebutan dengan Belanda.
Kabupaten Sidoarjo sempat kembali jatuh ke Belanda dan berusaha mendirikan pemerintahan seperti dulu. Namun, pada tahun 1949 kembali diserahkan Belanda ke pangkuan Indonesia, setelah hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB).
Sementara pada saat itu R. Soeriadi Kertosuprojo diangkat menjadi Bupati Sidoarjo tahun 1949-1958. Usai zaman kemerdekaan, pada era kemerdekaan hinga tumbangnya orde baru, Bupati Sidoarjo dijabat dari pejabat TNI dan Kepolisian berpangkat kolonel. Baru pada era reformasi, sejak tahun 2000 hingga saat ini jabatan itu diemban dari sipil.
Secara pemerintahan, Kabupaten Sidoarjo terdiri atas 18 kecamatan, yaitu Jabon, Porong, Tanggulangin, Candi, Sidoarjo, Buduran, Gedangan, Sedati, Waru, Taman, Krian, Balongbendo, Prambon, Tulangan, Tarik, Kerembung, Wonoayu dan Sukodono. Sedangkan pemerintahan desa dan kelurahan sebanyak 353.
Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak julukan diantaranya Kota Delta, Udang dan Bandeng. Kabupaten Sidoarjo memiliki luas 714,24 KM. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di barat.
Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila. Pada tahun 2019, penduduk kabupaten ini berjumlah 2.266.533 jiwa.
