Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, didampingi Sekretaris Daerah Edi Rasiyadi dan Inspektur Inspektorat Titik Suryati, saat menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Sidoarjo.
SUMENEP, FaktualNews.co – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Sumenep 2020 diterima langsung oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, Selasa (25 Mei 2021), di Sidoarjo.
Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep itu didampingi, oleh Sekretaris Daerah Edi Rasiyadi dan Inspektur Inspektorat Titik Suryati.
“Alhamdulillah sejak beberapa tahun terakhir LKPD Sumenep selalu mendapat opini WTP dari BPK. Termasuk yang LKPD Sumenep tahun anggaran 2020 ini,” terang Bupati Fauzi.
Dia meyakini, dengan integritasnya yang tinggi BPK tidak akan serampangan memberikan opini WTP pada laporan keuangan suatu daerah.
Politisi muda PDI Perjuangan ini yakin, predikat opini WTP yang diterima Pemkab Sumenep kali ini betul-betul merupakan buah dari kerja keras banyak pihak. Khususnya di internal Pemkab Sumenep yang telah menjalankan roda pemerintahan secara bersih, transparan dan akuntable.
“Termasuk dukungan dari masyarakat Sumenep yang telah ikut andil dalam mengawasi, memberi saran dan kritik terhadap jalannya roda pemerintahan selama ini,” paparnya.
Kendati demikian, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep itu tetap meminta kepada pihak terkait, khususnya pimpinan OPD, agar tidak mudah puas.
Menurutnya, opini WTP harus dinilai sebagai apresiasi sehingga ke depan lebih semangat lagi untuk berbuat yang lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan di Sumenep.
“Selain menyukuri opini WTP kali ini, ke depan tetap harus lebih profesional, transparan dan akuntable dalam menjalankan roda pemerintahan. Agar opini WTP ini bisa terus dipertahankan,” tegas dia.
“Jangan sampai, sekarang dapat opini WTP tapi tahun berikutnya justru WDP, apalagi sampai ada temuan yang harus ditindaklanjuti,” imbuhnya. (*)
