Bupati Jombang Mundjidah Wahab saat mengikuti Rakornas Wasin secara virtual, Kamis (27/5/2021).
JOMBANG, FaktualNews.co – Bupati Jombang Mundjidah Wahab bersama Inspektur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Internal Pemerintah (WASIN), Kamis (27/5/2021) pagi.
Rakornas Wasin yang digelar secara virtual tersebut mengambil tema “Kawal Efektifitas Belanja, Pulihkan Ekonomi”.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi menegaskan berbagai hal terkait dengan penguatan peran Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan memberikan pesan penting bagi APIP.
Presiden Indonesia dua periode itu juga menegaskan, yang ditunggu oleh rakyat adalah hasilnya dan manfaat dari setiap uang yang dibelanjakan. Tidak ada yang disalahgunakan.
“Saya tegaskan tidak ada toleransi terhadap korupsi dan penyalahgunaan uang negara,” tegas Jokowi.
Presiden menjelaskan, tahun 2021 merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ini harus digenjot karena pertumbuhan ekonomi di kwartal I masih minus 0.74 persen.
“BPK, BPKP orkestrasinya harus betul dan dikelola dengan baik. Ada 700 trilyun anggaran pemulihan ekonomi yang harus direalisasikan, berlandaskan azas akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas,” tuturnya.
Presiden Jokowi juga menekankan tiga point strategis yang harus dijalankan oleh APIP, yakni Percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan.
“Saat ini serapan atau realisasi anggaran baru 15 persen APBN, 7 persen APBD dan Pemulihan Ekonomi Nasional 24.6 persen,” jelas Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta untuk tindak lanjuti rekomendasi pengawasan APIP.
“Keberadaan APIP untuk membantu tercapainya tujuan pembangunan. Bukan untuk menakut nakuti atau mencari kesalahan. Lakukan pembinaan. Saling kerjasama, saling koreksi, dalam mengawal Bangsa kita segera bangkit dari pandemi,” tutup Jokowi.
Dalam Rakornas tersebut di lanjutkan dengan Paparan dan Diskusi Panel yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Dia memaparkan tentang Kebijakan Nasional Percepatan Pertumbuhan Investasi Serta Optimalisasi Peningkatan Produksi Dalam Negeri serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Industri Dalam Negeri.
Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang menyampaikan tentang Output Serta Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 Dan Ekspektasi Terhadap BPKP.
Paparan tentang Dampak Sosial di Masa Pandemi serta Ekspektasi BPKP dan APIP disampaikan oleh Muhajir Efendi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
