FaktualNews.co

Dorong Pemkab Capai Target PAD, Komisi III DPRD Banyuwangi Sidak Sejumlah Perusda

Advertorial     Dibaca : 182 kali Penulis:
Dorong Pemkab Capai Target PAD, Komisi III DPRD Banyuwangi Sidak Sejumlah Perusda
FaktualNews.co/Istimewa
Anggota Komisi III saat Sidak di salah satu perusahaan daerah (Perusda).

BANYUWANGI, FaktualNews.co – Komisi III DPRD Kabupaten Banyuwangi melaksanakan serangkaian inspeksi mendadak ke sejumlah aset dan perusahaan milik daerah (Perusda)dalam dua hari terakhir.

Rombongan anggota Komisi III yang dipimpin Ketua Komisi Emy Wahyuni Dwi Lestari tersebut mendatangai PT.Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT.PBS), Perusahaan Galangan Kapal PT. Putra Banyuwangi Sejati (PT.Trabasti) dan aset tanah berupa lahan kebun kelapa seluas 86 hektar di Kecamatan Muncar.

Sidak itu dilakukan untuk memastikan kelangsungan usaha, efektifitas dan kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami ingin target-target PAD di tahun 2021 ini bisa terpenuhi. Selain itu supaya aset-aset ini produktif,” kata Emy, Jumat (11/6/2021).

Sebelumnya, Komisi III menggelar rapat maraton bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) soal peningkatan target PAD APBD tahun 2021 sebesar Rp. 592,7 miliar.

“Sidak yang kami lakukan dalam rangka tindaklanjut rapat kerja Komisi III bersama BPKAD beberapa hari lalu. Komisi III ingin capaian PAD tahun 2021 ini bisa terpenuhi. Selain itu juga mencari solusi terbaik agar aset-aset yang dimiliki Pemkab ini dapat produktif kembali ,” ucap Emy.

Menurut Emy, saat meninjau kondisi perusahaan pelayaran yang melayani penyeberangan Ketapang – Gilimanuk yang dinilai tak terurus, pihaknya sangat prihatin. Perusahaan itu, pada masa kejayaannya pernah memberikan sumbangsih PAD hingga Rp 5 miliar.

Dia mengatakan, kondisi bangunan kantor terlihat kotor dan rusak. Sedangkan satu unit kapal Putri Sritanjung I nampak rusak terbelah menjadi dua dan berkarat.

“Di PT PBS ini ada aset daerah berupa tanah kantor dan kapal. Semuanya terbengkalai dibiarkan begitu saja,” ujar Emy.

Dalam rapat kerja Komisi III telah mendesak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar segera menyelesaikan persoalan PT PBS melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak pengelola aset pemkab, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” kata Emy.

Lebih jauh Emy menyatakan, Komisi III DPRD Banyuwangi memberikan waktu kepada eksekutif agar segera menjadwalkan RUPS. Mengingat hal itu adalah persoalan yang sudah cukup lama berlangsung.

Menurutnya, apabila dibiarkan begitu saja, maka dipastikan aset-aset tersebut kerusakannya akan semakin parah.

“Kami terus mendorong agar eksekutif berkoordinasi dengan jajaran direksi PT PBS. Soal RUPS secepatnya bisa diselenggarakan. Ini harus segera dicarikan jalan keluar, karena dahulu akadnya PT PBS itu sewa kapal ke Pemkab,” tegasnya.

Sidak di PT Trabasti, jelas Emy, Komisi III mendapati ada beberapa mobil dan bangunan kantor yang juga terbengkalai. Sedangkan lahan yang ditempati kantor perusahaan tersebut, adalah milik Perhutani.

“Di PT Trabasti juga ada penyertaan modal Pemkab. Saat disidak ada beberapa mobil dan bangunan kantor yang terbengkalai di tanah milik Perhutani,” dia menuturkan.

Selanjutnya lokasi terakhir, sidak dilakukan pada aset tanah yang dikelola salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Yakni Perkebunan Kelapa Blambangan di Kecamatan Muncar. Total luasan aset yang dikelola adalah 86 hektare, 10 hektare dari total tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan 1 hektar lagi untuk sirkuit BMX.

“Kami akan tanyakan ke instansi yang terkait, apakah ini sewa atau retribusinya sudah masuk atau tidak. Karena jelas-jelas ada banyak pohon kelapa disana, hasilnya kelapa seperti apa. Kami juga akan tanyakan pemanfaatan sisa lahan yang lain,” kata dia.

Upaya untuk memacu agar PAD tahun 2021 sesuai target rupanya tak cukup dilakukan sampai disini saja. Komisi III DPRD Banyuwangi masih memiliki agenda sidak lainnya. Termasuk ke pasar pariwisata terpadu, dormitory tourism dan lain-lain.

“Ini menjadi tupoksi Komisi III DPRD Banyuwangi. Sebagaimana kita tahu, sejak 2017 sampai 2020 target PAD kita tidak pernah tercapai. Saat pembahasan Perubahan-APBD, yang pasti selalu diturunkan target. Sebab itu kami berupaya keras bagaimana tahun 2021 ini bisa ditingkatkan.

 

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Muhammad Sholeh

YUK BACA

Loading...