Pandangan Umum 7 Fraksi DPRD Banyuwangi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD Tahun 2020
BANYUWANGI, FaktualNews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, menggelar rapat Paripurna pandangan umum fraksi terhadap RaperdaPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto digelar secara virtual pada Jumat, 18 Juni 2021.
Secara umum tujuh fraksi di DPRD Banyuwangi, memberikan apresiasi atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemeruntah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyuwangi, delapan kali berturut-turut sejak tahun 2021 hingga tahun 2020.
Namun dalam Pandangan Umum masing-masing fraksi memberikan catatan, kritik, saran dan masukan terhadap Nota penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020.
Pandangan umum fraksi Demokrat yang dibacakan, Ketua Fraksi Riccy Antar Budaya menyampaikan, hasil kinerja pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun 2020 mengalami kemunduran karena pandemi covid-19.
“PAD hanya tercapai 85,4 persen dari target atau hanya sebesar Rp 482,7 miliar padahal ditahun 2019 yang lalu tercapai 95,7 persen atau sebesar Rp 495,6 miliar sehingga ada penurunan sebesar Rp 12,9 miliar ,” kata Riccy.
Fundamental ekonomi daerah tahun 2020 juga rapuh terkena imbas terbukti pertumbuhan ekonomi daerah terkontraksi cukup dalam yaitu sebesar minus 3,58, padahal perekonomian di wilayah lain seperti Jember hanya minus 2,98, Bondowoso minus 1,36 dan Situbondo minus 2,33.
“Fraksi Demokrat meyakini belanja pengeluaran APBD Banyuwangi belum cukup optimal dalam perannya sebagai stimulant pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Dalam PU fraksinya, Demokrat juga meminta penjelasan kepada eksekutif atas kejanggalan penjualan sebagian saham milik Pemda di PT Merdeka Copper Gold pada tanggal 10 desember 2020 lalu. Saham tersebut terjual dengan harga Rp 1.940 per lembar saham.
“Harga Rp. 1.940 per lembar saham itupn masih di diskon sebesar 9,5 persen kepada pihak pembeli saham sehingga saham kita hanya dihargai sebesar Rp 1.775 per lembar saham, pertanyaannya kenapa saham dijual saat harga rendah padahan menurut data historis harga saham bulan Desember 2020 rata-rata Rp 2.188 per lembar saham,” tandas Riccy.
Dan yang lebih penting pada saat tanggal 15 Desember 2020 PT Bahana Sekuritas melakukan transfer hasil penjualan saham ke rekening kas daerah sebesar Rp 298,3 miliar namun yang tertuang pada laporan realisasi anggaran hanya sebesar 298,07 miliar sehingga ada selisih sebesar Rp 285,7 juta.
Sementara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan juru bicaranya, Susiyanto menyampaikan, berkaitan dengan PAD, fraksi PKB melihat masih kurang maksimal kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menuntaskan target yang telah ditentukan.
Dari sisi retribusi, eksekutif hanya bisa merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp 45,6 miliar atau 65,7 persen. Lain-lain PAD yang sah hanya terealisasi sebesar Rp 224,7 miliar atau 82,8 persen.
“Tercapainya PAD sebesar 85,41 persen menggambarkan hasil capaian program OPD dalam berkreasi untuk mengoptimalkan potensi daerah, perlu kratifitas program terpadu antar OPD,” kata dia.
Orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibandingkan dengan belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Fraksi PKB memberi catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus diutamakan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegaiatn yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Yang paling penting adalah bentuk konkrit dari Pemerintah daerah dalam memulihkan kondisi ekonomi masyarakat Banyuwangi dampak dari pandemic covid-19 seperti halnya bidang UMKM, anggaran yang telah dialokasikan sedaptnya terserap maksimal,” tegas Susiyanto.
Catatan berikutnya terkait dengan Silpa tahun 2020 yang naik dibandingkan dngan tahun lalu. Sehingga FPKB menilai dari aspek perencanaan masih ada kegiatan yang masih tertunda bahkan tidak dilaksanakan.
Fraksi Golkar-Hanura yang dibacakan juru bicaranya, Sri Utami Faktuningsi berpesan bahwa realisasi pendapatan dari retribusi yang kurang dari target patut mendapatkan perhatian serius mengingat PAD tersebut merupakan potensial income yang masih bersar peluangnya untuk terus digali dan ditingkatkan.
“Fraksi Golkar-hanura memberikan apresiasi PAD dari lain-lain pendapatan yang sah tercapai 173,55 persen, sebuah prestasi yang luar biasa, mohon penjelasan apakah ini merupakan pendapatan dari penjualan saham Pemkab di PT Merdekan Coppr Gold,” ucap Sri Utami Faktuningsih.
Selanjutnya fraksi Golkar-Hanura berharap dalam menghadapi era pasca pandemic covid-19 diperlukan inovasi-inovasi pada masing—masing SKPD penghasil PAD, dalam implementasinya dilapangan sampai suatu saat dinyatakan normal kembali.
Hal tersebut dimaksud untuk bisa memberi efek yang signifikan terhadap pemulihan geliat ekonomi masyarakat Banyuwangi. Fraksi Golkar-Hanura menyadari bahwa Kabupaten Banyuwangi masih mempunyai optimism dan potensi yangluar biasa dalam rangka peningkatan PAD dengan pemberdayaan ekonomi yang optimis dari masyarakat terutama UMKM.
Sedangkan PU fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan juru bicaranya, Hadi Widodo menyampaikan, pencapaian PAD yang hanya 85,41 persen menjadi catatan agar bisa mengoptimalkan sector penambah PAD sehingga bisa lebih besar.
“Retribusi daerah belum tergali maksimal hanya mencapai 65,76 persen dari total target yang ditentukan erlu adanya evaluasi,” tuturnya.
Berdasarkan data retribusi yang tidak optimal diantaranya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi tempat rekreasi dan olaraga, retribusi IMB , maka dari itu fraksi PDI-Perjuangan mohon penjelasan dari Eksekutif.
Serapan belanja social yang hanya tercapai 62,09 persen, fraksi PDI-Perjuangan minta penjelasan Eksekutif karena Bansos juga merupakan salah satu stimulan yang juga dapat menggerakkan ekonomi ditengah pandemic covid-19.
Besaran silpa yang mencapai Rp 31.,5 miliar hendaknya juga menjadi perhatian serius karena dengan besarnya SILPA bisa memperlambat laju pembangunan di Banyuwangi.
“Fraksi PDI-Perjuangan minta Eksekutif untuk menyiapkan skema ekonomi yang baik dan terukur untuk mendorong perekonomian yang masih terkontraksi untuk segera membaik,” ucap Hadi Widodo.
Fraksi Nasdem yang dibacakan juru bicaranya, Moh Padil berpendapat Eksekutif dalam pengunaan dan pemanfaatan anggaran daerah sebagaimana yang telah direalisasikan tersebut tidaklah berpuas diri dan merasa cukup hanya pada capaian predikat WTP dalam pengunaan anggaran daerah.
“Fraksi Nasdem berharap kedepan terwujud Banyuwangi yang semakin maju,sejahtera dan berkah maka seyohyahnya pengunaan anggaran belanja selain akuntabel, juga harus tepat guna dan tepat sasaran,” jelasnya.
Fraksi Gerindra-PKS yang dibacakan juru bicaranya, Limpat Prawiro Dikdo menyampaikan, Pendapatan Dearah yang tercapai sebesar 3,268 triliun atau 101,4 persen, fraksi Gerindra-PKS menghargai segala upaya Eksekutif dalam segala jerih dan upayanya dalam penggunaan realisasi APBD 2020.
“Semoga bisa konsisten dalam pelaksanaan dan perencanaannya, untuk PAD fraksi meminta eksekutif mampu menciptakan formula yang pas untuk memaksimalkan PAD dari pajak dan retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah,” ujarnya.
Terhadap masih tingginya silpa tahun anggaran 2020, fraksi Gerindra-PKS meminta kepada eksekutif untuk lebih teliti dalam penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan.
Kemudian fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dibacakan juru bicaranya, Samsul Arifin menyampaikan, APBD tahun 2020 telah selesai dilakukan pemeriksaan dari BPK dan telah mendapatkan opini WTP artinya APBD tahun 2020 dari sisi pelaksanaan telah dilakukan secara procedural sekaligus konstitusional serta telah memenuhi Standar Akutansi Pemerintah (SAP).
Dan untuk melihat sampai sejauh mana anggaran terserap adalah terletak pada akumulasi total jumlah dana operasionalnya. Berdasarkan laporan Eksekutif dalam notanya bahwa anggaran belanja daerah tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 3,638 triliun atau sebesar 91,90 persen.
Dalam PU-nya fraksi PPP juga meinta perhatian eksekuti terkait anggaran Dinas Pendidikan yang membutuhkan tambahan anggaran untuk pembelajaran daring disaat kondisi pandemi covid-19. Dinas Perhubungan perlu mendapatkan tambahan anggaran Karen anggaran yang ada hanya cukup untuk operasional dan belanja pegawai. (*)
