Bupati Jember 2 Minggu Sekali ‘Update’ Data Anak Yatim Akibat Covid-19
JEMBER, FaktualNews.co – Upaya Kementerian Sosial (Kemensos) RI melancarkan rencana pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) untuk anak yatim piatu di Indonesia, dilakukan dengan pendataan terus-menerus terkait anak yatim piatu imbas Covid-19.
Bahkan Mensos Tri Rismaharini memaparkan program ini dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI beberapa waktu lalu. Upaya awalnya dilakukan pendataan.
Terkait program ini, Risma melakukan kunjungan kerja ke Jember, Sabtu (28/8) kemarin.
Menangkap program ini, Bupati Jember Hendy Siswanto mengungkapkan akan menjalankan tugas pendataan anak yatim piatu imbas dari Covid-19.
Dikonfirmasi terpisah, Hendy mengaku sudah melakukan pendataan secara bertahap.
“Kita sudah kirimkan terus kontinu dan update, korban Covid-19 anak yatim update itu 2 minggu sekali kita ajukan,” kata Hendy saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Minggu (29/8/2021).
Ditanya lebih lanjut sudah berapa jumlah data yang tercatat. Hendy belum mengungkapkan, dan sempat memutus sesi wawancara dengan wartawan. “Yang jelas selalu kami update, ok ya terima kasih,” ucapnya singkat.
Diketahui, pemerintah berencana memberikan bansos untuk anak yatim piatu di Indonesia. Mensos Tri Rismaharini menyatakan program bansos ini program baru yang dilatarbelakangi oleh banyaknya anak yatim piatu imbas dari Covid-19.
Di sela kunjungannya ke Jember ke Jember, Risma menyampaikan saat ini tengah melakukan pendataan.
“Kemarin terkumpul 4 juta sekian (data jumlah anak-anak yatim piatu secara keseluruhan). Untuk anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena Covid, sementara ada 9800 anak,” kata Risma di sela kunjungan kerjanya di Kantor Kecamatan, Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu sore (28/8/2021) kemarin.
Terkait upaya pendataan jumlah anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 itu, Lanjut Risma, terus dilakukan olehnya.
“Tapi memang, banyak daerah belum mengumpulkan data. Sehingga saya berharap di daerah mendorong, dan segera mengusulkan ke saya (Kemensos RI),” ujarnya.
“Karena sesuai UU nomor 13 tahun 2011, bahwa fakir miskin datanya dari daerah. Jadi datanya dari daerah. Undang-undangnya yang bilang ke saya kok,” sambungnya.(***)
