Desak PTM Segera Dimulai, Legislator Jombang Minta Pemkab Kaji Ulang Isoter
JOMBANG, FaktualNews.co – Legislator Jombang meminta Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk SD/SMP di wilayah setempat bisa dimulai pekan depan sesuai agenda yang telah ditentukan.
Untuk itu, Pemkab Jombang diminta segera mengkaji ulang kebijakan rumah isolasi terpadu (Isoter) yang selama ini menggunakan beberapa gedung SMP ini. Seperti diketahui, 22 gedung SMP selama ini dimanfaatkan untuk lokasi isoter.
Legislator Mustofa yang juga anggota Komisi D (bidang pendidikan, kesra, ketenagakerjaan, pendidikan) DPRD Jombang, menjelaskan, bagi sekolah yang kebetulan gedungnya dipakai isoter, ini menjadi kendala jika PTM benar-benar dilaksanakan.
Sehingga Pemkab harus segera mengambil sikap dengan melihat realita dilapangan bagaimana perkembangan kasus Covid-19.
“Masalahnya ada isoter, ini harus digeser jelas, sekolah harus segera dipakai, berarti isoter harus pindah. Apakah pindah atau dibubarkan ini harus dikaji ulang. Kalau misalkan pasien nol biarkan uangnya kembali ke pemkab, selesai,” ujarnya, Jumat (3/9/2021).
“Isoter disingkirkan atau dibubarkan, PTM harus berjalan. Kalau perlu bisa dipindah ke puskesmas saja,” tandasnya.
Mustofa menambahkan, PTM sebenarnya tidak melihat status zona atau level PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).
Namun, salah satunya lebih pada penyelesaian program vaksinasi kepada para siswa. Maka, jika semua syarat telah terpenuhi, tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa memulai PTM ini.
“Yang penting Menteri Pendidikan bilang vaksin sampai ke siswa apa belum dan seterusnya, apalagi di Jombang ini sudah kuning atau level 2,” bebernya.
Sedangkan mengenani isoter, kata Mustofa, Pemkab Jombang bisa mengacu pada perkembangan kasus covid-19. Jika levelnya atau jumlah pasien turun, isoter bisa dikurangi atau dipindah ke tempat lain yang lebih sesuai.
Misalkan, dari yang semula terdapat 22 isoter, maka bisa dikurangi hingga separuh atau bahkan hanya di empat penjuru wilayah saja.
Selain meminimalkan jumlah anggaran, pembaharuan kebijakan ini juga lebih efisien dan efektif.
“Kalau menurut saya dengan kondisi ini, kebijakan harus update jangan kasusnya menurun habis tapi BTT-nya (Belanja Tidak Terduga) tetap Rp 100 juta. Harusnya isoter mengikuti. Dari 22 menjadi 5, dari 5 menjadi 2, sampai ke hijau mengikuti, kebijakan, mengijuti realita. Sehingga efisiensi, akurasi, efektivitas dana maupun SDMnya bisa digunakan lainnya,” terangnya.
Tak hanya itu, politikus PKS ini menilai, selama pemberlakukan sistem daring dalam kegiatan belajar mengajar sekitar hampir dua tahun ini, input untuk siswa jauh dari harapan. Sehingga dengan segera dimulainya PTM, akan mendukung percepatan proses pembelajaran.
“Apalagi siswa yang masih dasar, kurang sekali dengan PTM 50 persen dan seterusnya. Ini akan mempercepat proses pembelajaran. Terpenting protokol kesehatannya harus jalan, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan semua siap. Kurangi mobilitas dan menghindari kerumunan,” pungkas Mustofa.
