Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.
MOJOKERTO, FaktualNews.co – Pemerintah Kabupaten Mojokerto berencana menganggarkan dana dari ABPD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) senilai Rp 5 Milyar untuk kendaraan dinas seluruh kepala desa (kades) seluruh Kabupaten Mojokerto.
Rencana tersebut dilakukan ditengah musim penghematan dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Pengadaan tersebut berupa kendaraan dinas sepeda motor sebanyak 299 unit. Pengadaan sepeda motor itu rencananya akan dibagi ke kades yang tersebar di 18 Kecamatan Di Kabupaten Mojokerto pada September ini.
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menjelaskan, pengadaan ratusan sepeda motor tersebut ia nilai sangat urgent untuk menunjang sarana prasarana perangkat desa terlebih dalam hal melayani masyarakat ditengah kondisi pandemi. Pengadaan ini juga untuk mendukung program Desa Mojo Tangguh dalam pencegahan maupun pembinaan masyarakat terkait pengendalian Pandemi Covid-19.
“Kendaraan-kendaraan dinas ini nantinya menunjang posko desa terkait dengan Desa Mojo Tangguh dalam pengendalian Pandemi Covid-19,” katanya, Sabtu (4/9/2021).
Selain itu, banyaknya motor dinas kades yang sudah rusak menjadi pertimbangan untuk pengadaan kendaraan dinas sehingga harus membeli yang baru.
Ikfina menyebut, pengadaan kendaraan dinas tersebut sebagai penunjang program pemerintah dalam jangka panjang. Seperti pembentukan tim Satgas Desa di tiap desa. Sebagai pengawasnya ada eselon II dan eselon III sebagai pelaksana pendamping desa.
Hal ini sekaligus sebagai upaya mengantisipasi terjadinya gelombang persebaran Covid-19 di kabupaten dengan 18 kecamatan ini.
“Karena pesan dari petinggi-petinggi negara, diminta siap-siap dengan gelombang Covid-19 berikutnya. Menurut kami, pengadaan kendaraan dinas untuk kepala desa sebenarnya tidak buang-buang uang,” jelas Bupati perempuan pertama Mojokerto itu.
Ikfina berharap, dengan adanya kendaraan dinas tersebut, dapat dimanfaatkan untuk Sarpras pendukung Tracing sekaligus pembinaan Prokes bagi masyarakat. Sebab, ia melihat pengendalian Covid-19 terutama Tracing akan lebih maksimal jika ada kolaborasi antara Pemdes setempat dengan Pemerintah Daerah.
“Ada potensi lain yang bisa kita gunakan dan saya kira ini sudah menjadi hak-nya dari kepala desa,” tegasnya
