Putu Ari S Hasibuan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UWKS
SURABAYA, FaktualNews.co – Pengamat Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Putu Ari S Hasibuan, menganggap data dari Pusat Kemensos dengan data di Daerah terkait dengan Bantuan Sosial (Bansos) masih terjadi carut marut.
Disampaikan Putu, bahwa carut marut data kependudukan penerima bansos itu memang sudah diakui dari Kemensos. Banyak data yang tidak sesuai di daerah, seperti contoh kasus di Kota Semarang.
Meski Menteri Sosial sudah menyatakan sudah maksimal, namun demikian tanggung jawab itu sekarang di masing-masing daerah.
Putu menambahkan, di Kota Surabaya sendiri, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, sudah membuat terobosan dengan membuat aplikasi ‘usulbansos’. Namun yang perlu dicermati dan diperhatikan, apakah produk tersebut sudah tersosialisasi dengan baik atau tidak.
“Baik Birokrasi tingkat atas sampai tingkat bawah terlebih ke masyarakat. Sehingga sosialisasi harus semaksimal mungkin, agar terobosan tersebut, yang nawaitunya membantu masyarakat yang belum menerima bansos dapat melaporkan secara mandiri,” kata Putu Ari S Hasibuan, Kamis (23/9/2021).
“Kedua, antisipasinya adalah bagaimana dengan masyarakat yang tidak melek teknologi, hal ini perlu diperhatikan. Artinya birokrasi sampai tingkat RT/RW harus tetap menjemput bola jika ada laporan langsung, sehingga dapat membantu warga untuk menginput laporan ke aplikasi tersebut, sehingga bansos nantinya tepat sasaran,” tambahnya.
Lanjut Putu, pendataan ini seharusnya down to up dari level bawah ke atas supaya akurat. Sehingga, tidak terjadi lagi temuan yakni, warga ber KTP di suatu Kelurahan, namun ternyata berdomisili di lokasi lain.
“lalu ada warga yang sudah meninggal mungkin masih terdata,” sambung dia.
Menurut Putu, aplikasi ‘usulbansos’ cukup baik, namun perangkat pemerintahan harus disiapkan sampai tingkat bawah. Artinya, semua aparatur harus menerima arahan dengan baik, sebagai implementator bisa bekerja dengan maksimal.
“Sosialisasi ke masyarakat harus terus dilakukan, sehingga masyarakat bisa memahami untuk mengakses web tersebut,” jelas dia.
Sementara itu, pendataan seharusnya dilakukan dari bawah. Sehingga data bisa lebih akurat dan bantuan bisa lebih tepat sasaran.
“Seharusnya yang paling bagus adalah pendataan dari bawah, sehingga bantuan bisa sesuai sasaran. Jika pendataan dari pusat mungkin mengandalkan data dari Dispendukcapil. Ketika dilacak, mungkin bisa saja warga itu tidak ada. Jika RT/RW yang melakukan mungkin prosesnya agak lama, tapi bisa lebih efisien,” sebut dia.
Disinggung soal apakah penerimaan bansos sudah tepat sasaran atau belum? Dosen Fakultas Ilmu Politik ini menyebutkan, kalau melihat kondisi yang terjadi di lapangan dengan hadirnya aplikasi tersebut, hal ini menjadi indikator bantuan sosial belum tersalurkan dengan baik.
“faktanya banyak Masyarakat berpenghasilan rendah belum terakomodir perlu ditimbang kembali parameter yang real dan verifikasi data laporan juga menjadi hal yang krusial, karena laporan secara digital dan kondisi faktual bisa tidak terjadi kesesuaian” pungkas dia.
