Tagih Janji Bupati Kediri, Ratusan Warga Demo di Depan Kantor Pemkab
KEDIRI, FaktualNews.co – Ratusan warga Desa Petungroto, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, berunjuk rasa di depan Kantor Pemkab Kediri, Senin (11/10/2021).
Dalam aksinya, warga anggota Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Wono Lestari Desa Petungroto, juga membawa berbagai poster tuntutan. Seperti menjadikan wilayah Petungroto menjadi desa yang lebih maju secara sosial, ekonomi dan budaya, menyediakan sarana transportasi seperti mobil ambulan untuk masyarakat Petungroto, serta menyediakan bibit untuk ditanam.
Dalam orasinya, massa menyampaikan kedatangannya untuk menagih janji Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana (Mas Dhito) saat Pilkada Kabupaten Kediri tahun lalu.
“Kami menagih janji dari Mas Dhito (Bupati Hanindhito Himawan Pramana) yang pada saat kampanye akan menjadikan warga Petungroto lebih sejahtera, buktinya mana,” teriak Arif Fatikunnada, korlap aksi.
Perwakilan warga kemudian dipersilahkan masuk dan diterima Komisi I DPRD Kabupaten Kediri.
Saat audiensi dengan anggota dewan, Arif menyampaikan bahwa masyarakat Desa Petungroto akan menarik dukungan apabila Bupati Kediri tak mampu memenuhi janji politiknya saat kampanye.
“Perlu diketahui, pada waktu Pilbup 2020, di Desa Pelungroto Mas Dhito memperoleh dukungan pemilih sejumlah 99,68%. Untuk itu, bila tuntutan kami tidak dipenuhi, kami menuntut Mas Dhito untuk mengundurkan diri sebagai Bupati Kediri dan juga seluruh anggota DPRD dari Fraksi PDIP untuk mengundurkan diri,” kata Arif.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro berjanji akan menyampaikan 10 tuntutan warga Desa Petungroto kepada pimpinan dewan dan Bupati Kediri.
Murdi memaklumi tuntutan warga, termasuk soal bantuan bibit pohon untuk ditanam di lahan-lahan kosong di daerah perbukitan di Desa Petungroto.
“Secepatnya bila sudah masuk musim hujan, kami akan menggelar penghijauan di daerah Petungroto dengan menggandeng para aktivis lingkungan dan memberikan bantuan bibit yang sudah disebutkan warga,” terangnya.
Setelah mendapat jaminan dari Komisi I, warga akhirnya membubarkan diri dengan kawalan ketat aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP Kabupaten Kediri. (aji)
