Pavingisasi di Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo dari anggaran Kotaku Sidoarjo.
SIDOARJO, FaktualNews.co – Kota kumuh di wilayah Kabupaten Sidoarjo berangsur menurun. Hal itu berdasarkan data dari Tim Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Sidoarjo selama setahun terakhir 2021.
Dari data Kotaku Sidoarjo menyebut, saat ini sudah 39,85 hektar bebas tanpa kumuh di Kota Delta dari total target 10 ribu hektar secara nasional yang telah ditetap Pemerintah Pusat.
“Kalau target secara nasional Kotaku di Sidoarjo sudah terpenuhi, bahkan lebih,” ucap Koordinator Kota (Korkot) Kotaku Sidoarjo, Prasetya kepada FaktualNews.co, Selasa, (30/11/2021).
Prasetya menjelaskan tahun ini program Kotaku Sidoarjo memberikan bantuan kepada 19 dari 52 desa/kelurahan di Sidoarjo.
Dari jumlah itu, 14 desa diantaranya melalui padat karya tunai berupa perbaikan jalan maupun drainase senilai Rp 300 juta per desa. Sedangkan lima desa lainnya dianggarkan Rp 1 miliar per desa.
“Anggaran senilai Rp.9,2 miliar itu dikucurkan melalui APBN tahun 2021. Kelima desa itu diantaranya, Ngingas dan Tambakrejo (Waru), Banjar Kemuning dan Segoro Tambak (Sedati) dan Desa Kemangsen (Balongbendo),” jelasnya.
Sementara untuk penilaian programku Kotaku ada beberapa kegiatan yang dilakukan Kotaku untuk menjadikan kawasan bebas kumuh diantaranya perbaikan drainase, pembangunan jalan, hingga pengelolaan persampahan.
“Jadi ada tujuh indikator dengan 16 parameter yang menjadikan desa layak disebut kawasan Kumuh, mulai dari keteraturan bangunan, kualitas jalan, air minum, drainase, sanitasi, sampah, hingga kebakaran,” sebutnya.
Meski target secara nasional telah terpenuhi, namun untuk kawasan kumuh yang ditargetkan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SK Bupati Sidoarjo, nomor : 188/311/438.1.1.3/2021, sebanyak 276,62 hektar di 289 desa/kelurahan di 15 Kecamatan.
“Yang sudah terlaksana 43,40 hektar dari 276,62 hektar berdasarkan SK Bupati. Artinya, ini masih tersisa 233,22 hektar. Namun ini sudah baik karena berangsur ada penurunan kota kumuh di Sidoarjo,” ulas dia.
Prasetya berharap, program seperti ini bisa terus dikawal oleh pemerintah kabupaten setempat lewat kordinasi antar dinas hingga forum kolaborasi hingga forum CSR. Sehingga 10 tahun kemudian Kabupaten Sidoarjo bisa terbebas dari kawasan Kumuh.
“Ini yang kami harapkan dan kami sampaikan lewat lokakarya yang kami lakukan dua kali pada November ini dengan para pemangku kepetingan di Kabupaten Sidoarjo. Kami berharap keberlanjutan program tanpa kumuh ini terus berjalan. Tanpa adanya KPP, apa yang sudah kita benahi akan sia-sia. Karena mereka yang akan melakukan perawatan,” pungkasnya.
