Sikapi Jalan Rusak Dampak Pembangunan Jembatan Ploso, Ini Langkah Pemkab Jombang
JOMBANG, FaktualNews.co – Terkait pembangunan Jembatan Ploso, yang terdampak pada tidak ruas jalan alternative. Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media yang berada di Jombang.
Dalam penyampaian keterangan pers tersebut, Bupati Mundjidah didampingi Pj Sekdakab Jombang, Senin, serta sejumlah Kepala OPD lingkup Pemkab Jombang, yang berlangsung di Pendopo Pemkab Jombang, Kamis (25/11/2021).
Disampaikan Bupati Mundjidah, bahwa pembangunan Jembatan Ploso yang berlokasi di Kabupaten Jombang, merupakan salah satu proyek strategis nasional.
“Hal ini patut kita syukuri karena dalam situasi perekonomian yang belum stabil akibat adanya pandemi Covid-19, pembangunan Jembatan Ploso dapat terlaksana pada tahun 2021 ini,” ujar Bupati Mundjidah Wahab mengawali keterangannya.
Sebagaimana diketahui, Jembatan Ploso merupakan jembatan penghubung antar Kabupaten Jombang dan beberapa kabupaten yang berada di sebelah utara. Pembangunan Jembatan Ploso akan mendukung kegiatan perekonomian di wilayah Kabupaten Jombang, khususnya wilayah Utara Brantas yang akan menjadi kawasan industri.
Dalam pelaksanaan proyek pembangunan Jembatan Ploso, memang diperlukan penutupan akses jalan menuju jembatan, sehingga membutuhkan ruas jalan alternatif.
Dikatakan Mundjidah, dalam rapat koordinasi dengan pihak terkait, telah ditentukan tiga jalur alternatif sebagai penghubung antar Kabupaten Jombang-Mojokerto, yaitu ruas jalan Kabuh–Tapen, ruas jalan Bawangan – Ploso, dan ruas jalan Ploso-pasar Ploso.
“Namun pada prakteknya, ketiga ruas jalan alternatif yang merupakan jalan Kabupaten dengan konstruksi jalan kelas III c tersebut, dilalui berbagai jenis kendaraan berat. Hal tersebut berdampak terjadinya kerusakan jalan, keadaan ini diperparah dengan adanya intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa minggu terakhir. Karena kondisi kerusakan yang sangat parah tidak dapat dilakukan perbaikan dengan metode pemeliharaan rutin jalan. Namun hanya dapat dilakukan dengan metode rekonstruksi jalan,”paparnya.
Dengan kondisi tersebut mengakibatkan penurunan dan terhambatnya kegiatan perekonomian masyarakat serta mengganggu aktifitas masyarakat di sekitar lokasi. Untuk mengurangi dampak yang terjadi, maka pemerintah Kabupaten Jombang beberapa kali telah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait proyek pembangunan Jembatan Ploso.
Lebih lanjut Bupati Mundjidah mengatakan, koordinasi terakhir yang dilakukan Rabu (24/11/2021) menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang berbagi peran dengan BBPJN, Dinas PU Bina Marga Provinsi, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang telah melakukan penanganan darurat untuk mengatasi kerusakan jalan yang digunakan sebagai jalur alternatif akibat pembangunan Jembatan Ploso.
Satker Balai Besar Wilayah IV menyatakan bahwa siap memberikan bantuan material coldmix sebanyak 116 ton (4.640 sak). PPK Proyek Pembangunan Jembatan Ploso menyatakan bahwa Rabu (24/11/2021) telah dilakukan pembukaan arus lalu lintas (open traffic) pada ruas jalan provinsi.
“Sehingga kendaraan bertonase besar tidak lagi melintas di jalur alternative,”terang Bupati Mundjidah Wahab.
Selain itu, imbuh Bupati Mundjidah, UPT Bina Marga Provinsi Jawa Timur menyarankan agar membuat rambu larangan bagi kendaraan bertonase besar untuk melintas di jalan kabupaten dan diharapkan adanya pengawasan.
Terkait itu, PT Waskita Karya Tbk bersedia memberikan dukungan alat berat untuk pelaksanaan perbaikan jalan; Dinas Perhubungan menyarankan pemasangan rambu rambu petunjuk darurat dalam bentuk banner berupa larangan bagi kendaraan bertonase besar untuk tidak melintasi jalan kabupaten.
“Dengan adanya kesepakatan tersebut kami berharap permasalahan yang terjadi dapat segera terselesaikan dengan cepat. Sehingga arus lalu lintas dan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi kerusakan jalan dapat kembali normal,”pungkas Bupati Mundjidah Wahab.
