FaktualNews.co
verifikasi dewanpers faktualnews

Petani Mengeluh ke Jokowi Soal Bawang Impor, PPBN Sebut karena Program Kementerian Gagal  

Nasional     Dibaca : 232 kali Penulis:
Petani Mengeluh ke Jokowi Soal Bawang Impor, PPBN Sebut karena Program Kementerian Gagal   
FaktualNews.co/Doc
Bawang putih di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar.

JAKARTA, FaktualNews.co – Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara (PPBN) angkat bicara soal aduan para petani di Jawa Tengah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 14 Desember 2021 lalu, yang mengaku enggan menanam bawang putih karena serbuah barang impor.

Perwakilan PPBN, Mulyadi mengaku, pihaknya mendukung program swasembada pangan, tapi khusus bawang putih belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Karena program swasembada bawang putih mulai 2017 hingga 2021 itu adalah program swasembada bibit,” kata Mulyadi melaui keterangan tertulisnya, Senin (21/12/2021).

“Sehingga seluruh hasil panen petani itu dialokasikan untuk bibit bawang putih, namun program Kementerian Pertanian itu gagal, sehingga mau tidak mau harus impor,” sambungnya.

Seperti diketahui, saat bertemu para petani bawang di Desa Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada 14 Desember 2014 lalu, Jokowi menerima keluhan petani yang enggan menanam bawang putih karena harganya turun akibat impor bawang saat panen.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menghubungi Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi yang langsung merespons dan akan mengirimkan tim untuk mengeceknya.

Terkait hal itu, Mulyadi menegaskan, impor bawang putih memang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mencapai 509.621 ton/tahun.

Penyebab meningkatnya impor, terang Mulyadi, pertama karena daerah yang dapat menjadi sentra produksi bawang putih hanya di Temanggung, Cianjur, Lombok Timur, Magelang, dan Karanganyar.

Sedangkan daerah lain hanya potensi. Sementara ketersedian lahan saat ini 14 ribu dari total kebutuhan lahan 70 ribu hektar.

Kemudian yang kedua, wajib tanam bawang putih 5 persen dari jumlah kouta impor yang diperoleh pelaku usaha, walaupun wajib tanam ini gagal.

Dan yang ketiga, masuknya rekomendasi impor bibit Great Black Leaf (GBL) dari Taiwan yang volumenya sekitar 1.685 ton.

“Kami mengapresiasi respons presiden yang begitu cepat. Tapi kami kawatir presiden belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang problem hortikuktura ini,” katanya.

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Andrian