Petani Tulungagung saat lakukan penanaman di sawah
TULUNGAGUNG, FaktualNews.co – Kartu Tani (Kartani) hingga saat ini belum juga terdistribusi dengan maksimal di Tulungagung.
Hal ini dikhawatirkan memicu terjadinya penyelewengan dalam pembagian pupuk subsidi di Tulungagung.
Pasalnya petani yang seharusnya menerima pupuk sesuai E-RDKK (Elektronik-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), bisa jadi justru tidak mengambil lantaran berbagai alasan.
Ketua Assosiasi Kios Pupuk di Tulungagung, Agus Supriadi mengatakan, setiap tahunnya ada beberapa petani yang tidak mengambil jatah pupuk subsidi.
Berdasarkan pemantauan dari E-RDKK, diketahui petani penerima pupuk subsidi tersebut sudah meninggal atau sudah tidak berdomisili di Tulungagung.
“Kami selaku penyedia pupuk tentunya selalu memantau E-RDKK untuk mengetahui siapa saja yang belum mengambil jatah pupuk dan siapa yang belum,” jelas Agus Supriadi, Kamis (10/2/2022).
Menurut Agus, adanya petani yang terdaftar E-RDKK namun tidak mengambil pupuk subsidi tersebut, justru membuat pihaknya merasa kesulitan. Mengingat masih banyak petani lain yang membutuhkan pupuk subsidi tersebut.
“Tentunya kami kesulitan, apalagi kalau tahu ada yang sisa, pasti banyak yang mengincar. Tetapi kami tegas mengamankan, karena pupuk itu sudah terdaftar milik seseorang, hanya saja tidak diambil. Jelas kami kembalikan,” tandasnya.
Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Tulungagung, Suprapti mengatakan, sistem penyaluran pupuk subsidi di Tulungagung ini masih dilakukan secara manual.
Hal itu disebabkan, lantaran penyaluran Kartani hingga saat ini masih belum menyeluruh. Menurutnya, Kartani di Tulungagung baru tersalurkan sebanyak 45 persen dari total 35 ribu lebih jumlah calon penerima kartani.
“Tentunya ada dampak di balik belum maksimalnya penyaluran Kartani, karena penyaluran pupuk subsidi secara manual dapat meningkatkan penyelewengan penyaluran pupuk subsidi,” pungkasnya.(Aziz)
