Caption : Rapat pembahasan pengoptimalan PAD dari Pertambangan Gunung Kapur Kecamatan Puger, Kabupaten Jember
JEMBER, FaktualNews.co – Pemerit Kabupaten (Pemkab) Jember melakukan evaluasi terhadap 16 pengusaha tambang di wilayah Gunung Kapur, Kecamatan Puger. Evaluasi tersebut dilakukan, pasalnya hasil pertambangan di wilayah tersebut dinilai kurang optimal.
“Dari peninjauan yang kami lakukan sejak tahun 2019, (pertambangan Gunung Kapur di Puger) hanya menghasilkan PAD Rp 755 juta per tahun. Sedangkan pada tahun 2020, Rp 1,9 miliar per tahun. Kemudian pada tahun 2021 kemarin, menghasilkan Rp 4,9 miliar per tahun,” ucap Sekretaris Daerah Pemkab Jember, Mirfano saat dikonfirmasi sejumlah wartawan usai rapat di kantor pemkab setempat, Kamis (17/2/2022).
Dengan kondisi tersebut, kata Mirfano, mestinya potensi dari pertambangan Gunung Kapur di Kecamatan Puger bisa menghasilkan PAD Rp 300 miliar per tahunnya. “Namun Pemkab hanya mendapatkan PAD dari pajak saja. Itupun hanya sebesar maksimum Rp 4,9 miliar pada tahun 2021 lalu,” ungkapnya.
Dengan PAD yang rendah itu, lanjut Mirfano, sehingga dilakukan evaluasi yang diawali dengan berkirim surat kepada 16 pengusaha tambang yang bekerja di wilayah Gunung Kapur tersebut.
“Tujuannya untuk mengundang para pengusaha tambang itu, dan melakukan evaluasi kinerja. Karena kondisi kurang optimalnya PAD, juga menjadi keprihatinan bapak bupati,” ucapnya.
“Upaya evaluasi ini telah kami lakukan, sejak Kamis (10/2) kemarin,” sambungnya.
Dari evaluasi yang dilakukan, kata Mirfano, belasan pengusaha tambang itu diminta untuk membuat proposal Kembali, yakni meliputi beberapa persyaratan didalamnya. Mulai dari rencana eksplorasi jenis produksi, jumlah tenaga kerjanya, upaya menekan dampak lingkungan, dan rencana penuntutan CSR, serta luas lahan yang akan dieksplorasi.
“Kami minta di dalam proposal tersebut agar melampirkan juga Hak Pengolahan Lahan (HPL) lama yang dikeluarkan oleh Disperindag,” sebutnya.
“Selain itu melampirkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang baru berlaku maupun yang sudah mati. Kemudian juga Badan Hukum Perusahaan beserta alamat lengkapnya. Sehingga dapat diketahui sejauh mana kebocoran, atau persoalan apa yang timbul. Sehingga mengungkapkan apa yang menyebabkan minimnya PAD dari pertambangan itu,” sambungnya.
Lebih lanjut Mirfano menyampaikan, dalam evaluasi yang dilakukan Pemkab Jember, para pengusaha tambang juga diminta untuk melengkapi dokumen pendukung lainnya, sejak tahun 2019 – 2021. “Di antaranya Dokumen Amdal, UKL UPL, laporan neraca keuangan 2 tahun terakhir. Serta kartu NPWPD yang dikeluarkan oleh Bapenda,” jelas Mirfano.
Akan tetapi, lanjutnya, dari semua pengusaha tambang yang diundang oleh Pemkab Jember. Hanya dua Pengusaha yang hadir.
“Besok akan kami undang kembali, saya harap mereka bisa hadir. Karena tujuan kami adalah demi kebaikan dan optimalisasi pemanfaatan aset Pemkab yang berupa Gunung Kapur tersebut,” pungkasnya.
