KEDIRI, FaktualNews.co – Ribuan warga di dua Kecamatan, yakni Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, sejak pagi rela antre dan berdesak-desakan serta berkerumun, untuk mengambil uang tunai bantuan dari Kementerian Sosial di Kantor Pos Kota Kediri, Selasa (22/2/2022).
Tidak sedikit warga yang kecewa, kerena sudah mengantre sejak pagi, namun tak kunjung dilayani. Bahkan hampir dua jam mereka sudah menunggu, namun belum juga bisa masuk ke lokasi pembagian bantuan tunai.
Menurut warga, jam pengambilan bantuan tidak sesuai dengan jadwal. Sehingga warga yang terlanjur datang, nekat berkurumun dan berdesak-desakan untuk mendapatkan antrean yang lebih awal.
“Tadi saya datang dari pagi, namun hingga satu jam lebih saya belum juga masuk. Padahal dalam undangan saya tertera jam 09.00 Wib. Ini hampir jam 10.00 saya belum bisa masuk,” kata Diah Trisnawati warga Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
Hal senada juga dialami oleh Nurul. Sesuai undangan yang ia bawa, Kelurahan Pojok harusnya jam 09.00, namun hingga jam 10 belum bisa masuk.
“Ini kita harus menunggu berkerumun dan berdesak-desakan dengan warga lainnya. Padahal kan rawan terpapar virus. Harusnya pembagian dilakukan di tiap-tiap Kelurahan untuk mengurangi kerumunan,” ujar Nurul.
Sementara Kepala Kantor Pos Kota Kediri Kusnadi mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah membuat jam yang berbeda dalam setiap undangan yang dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tiap-tiap Kelurahan.
“Mungkin warga banyak yang belum faham, sehingga mereka datang lebih awal dan menimbulkan kerumunan. Padahal dalam undangan sudah jelas jam pengambilannya,” jelas Kusnadi, Kepala Kantor Pos Kota Kediri.
Untuk pencairan hari ini ada dua Kecamatan Mojoroto dan Pesantren. Kecamatan Mojoroto 4000 KPM dan Kecamatan Pesantren 4.100 KPM, jadi total 8.100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dan teknis pelaksanaannya, untuk setiap 100 KPM ditargetkan selesai 1 jam.
“Jadi hari ini uang yang dibagi sebesar 600 ribu untuk 3 bulan (Januari-Februari-Maret). Uang 600 ribu tersebut program dari Kemensos sebagai pengganti BPNT,” tutup Kusnadi.