Suasana saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Kota Probolinggo dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) konsultas perencana, pengawas dan pelaksana proyek terkait revitalisasi masjid agung
PROBOLINGGO, FaktualNews.co – Perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan revitalisasi Masjid Agung Raudlatul Jannah Kota Probolinggo, Jawa Timur, dinilai amburadul.
Sebab, meski sudah direhabilitasi 2 kali, masjid yang berlokasi di Jalan Agus Salim tersebut, masih bocor.
Penilaian itu dilontarkan Sekretaris Komisi III DPRD setempat Eko Purwanto, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rabu (12/05/22) siang.
Diketahui komisi yang diketuai Agus Riyanto tersebut menggelar RDP dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) konsultas perencana, pengawas dan pelaksana proyek.
Kebocoran tersebut hingga kini tidak teratasi. Padahal, pihak PUPR bersama rekanan pelaksana sudah mencoba beberapa teknis dan
metode penyumbatan, namun atap dan lantai cor di lantai masjid tetap bocor.
Tak hanya rehab tahun ini, rehab tahun sebelumnya (2021) juga bocor, bahkan kecocoran hingga di atas 500 titik. Padahal, biaya revitalisasi masjid lebih dari Rp1 miliar.
Akibat atap dan lantai tingkat II bocor, aktivitas keagamaan di dalam masjid seperti salat 5 waktu terganggu. Karenanya, Eko dan anggota komisi III yang lain meminta, kebocoran segera diatasi.
“Saya sering ke masjid Raudlatul Jannah, kasihan jemaahnya. Yang jadi sasaran Jamaah ya takmirnya,” sebut Eko.
Kondisi seperti itu terjadi karena menurut Eko pengawasannya lemah, baik pengawasan yang dilakukan PUPR ataupun dari konsultan. Politikus PKB ini berharap, PUPR dan konsultan pengawas lebih intens, sehingga kebocoran cepat tuntas.
“Kami tahu siapa konsultan pengawas dan konsultan perencananya,” katanya.
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Rohman Kurniadi akan mencari metode dan teknis mengatasi kebocoran. Sebab, upaya penyumbatan retak cor (Kebocoran) yang dilakukan, tak maksimal. Lantai cor tetap bocor.
“Kami sudah menyumpat kebocoran dengan cara suntik resine (Bahan Kimia). Kedua dengan cara menambal pakai alumunium foil, tapi tetap saja bocor,” tandasnya.
Meski begitu, Rahman menyatakan tidak patah arang. Pihaknya akan mencoba orang yang ahli dalam mengatasi retakan lantai cor. Terkait biaya, Rahman menyebut tidak ada biaya yang dikeluarkan pemkot dalam mengatasi kebocoran.
“Kan masih dalam masa pemeliharaan. Jadi biaya masih ditanggung rekanan pelaksana,” tambahnya.
Kepala Dinas PUPR Setiorini Sayekti mengatakan akan berkoordinasi untuk mencari referensi tentang teknik dan metode mengatasi kebocoran. Karena tiga cara yang sudah dilakukan tidak
maksimal.
Rini menyatakan akan mengidentifikasi dan mengevaluasi akar permasalahan. Sehingga penyebab dari kebocoran bisa segera diatasi.
Terkait rumor yang menyebut antara konsultan pengawas, perencana dan rekanan pelaksana proyek, pemiliknya satu orang, Rini belum bisa memastikan. “Ya, itu nati kami evaluasi. Karena kan proyeknya sedang berlangsung,” ujar Rini.
