GRESIK, FaktualNews.co – Tarikan SPP yang dilakukan SMAN 1 Gresik mendapat sorotan dari DPRD Jatim. Sebab, mereka memastikan sesuai aturan tarikan SPP dilarang. Yang boleh hanya sumbangan dari wali murid.
“Mereka salah memahami, tidak ada tarikan yang dilakukan sekolah. Dilarang,” ujar Anggota Komisi E DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto.
Politisi Golkar Dapil Gresik-Lamongan ini mengatakan, sesuai Permendikbud 75/2016 yang ada adalah dukungan atau sumbangan dari para orang tua siswa. Yang dihimpun sendiri oleh komite sekolah. “Ini untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan,” ungkap dia.
Dijelaskan, untuk nominalnya sendiri harus sesuai kesepakatan komite. Karena bentuknya sumbangan maka tidak sama nominal antara yang mampu dan tidak mampu.
Menanggapi hal ini, Kepala Sekolah SMAN 1 Gresik Syafaul Anam membantah protes wali murid. Pihaknya memastikan tidak ada kewajiban melunasi SPP untuk bisa ikut rekreasi.
“Saya akui memang ada SPP untuk PMP dan biaya personal siswa. Untuk PMP Rp 140 ribu dan personal Rp 110 ribu. Tapi bagi yang tidak mampu kami tidak memaksa,” terangnya.
Terkait SPP ini merupakan kesepakatan komite. Bahkan, pihaknya menyebut uang SPP dikelola oleh komite bukan sekolah. “Itukan kesepakatan komite. Bagi yang tidak mampu ada yang tidak bayar sama sekali,” pungkasnya.
Sebelumnya, tarikan SPP yang dilakukan SMAN 1 Gresik mendapat protes dari wali murid. Pasalnya, nominalnya ditentukan Rp 250 ribu perbulan. Selain itu, pembayaran SPP juga seperti diwajibkan lantaran yang tidak membayar tidak boleh ikut rekreasi maupun ujian.(Angga)
