Kecurangan Penjaringan Calon Perangkat di Tulungagung, Puluhan Orang Unjuk Rasa
TULUNGAGUNG, FaktualNews.co – Disinyalir adanya dugaan kecurangan dalam penjaringan perangkat desa, puluhan calon perangkat di Tulungagung menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Ispektorat setempat.
Dalam aksinya, puluhan calon perangkat Desa Boyolangu, Tulungagung membentangkan poster tuntutan seperti “Pak Jokowi Ini Sistem Demokrasi, Bukan Sistem”.
Koordinator Aksi, Aan Ariswanto mengatakan tujuan aksi ini adalah untuk meminta keadilan, dari adanya indikasi kecurangan dalam penjaringan perangkat Desa/Kecamatan Boyolangu. Dimana mereka merasa sangat ganjil dengan pengunduran pendafataran tanpa sepengetahuan calon serta hasil nilai ujian yang terindikasi ada kecurangan.
“Dugaan kecurangan yang paling terlihat adalah nilai ujian. Calon yang tidak lolos hanya mendapatkan nilai 70 ke bawah. Sedangkan yang lolos mendapatkan nilai 90 hingga 98. Itupun calon perangkat desa yang lolos berasal dari keluarga perangkat desa. Maka dari itu kami menduga ada kebocoran soal,” tuturnya.
Aan menjelaskan, dalam penjaringan perangat Desa/Kecamatan Boyolangu setidaknya ada 55 calon untuk merebutkan 4 kursi kosong di Pemerintah Desa (Pemdes) Boyolangu. Aksi ini juga bertujuan memberikan dukungan kepada teman-teman yang saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Tulungagung, terkait dugaan kecurangan dalam penjaringan perangkat Desa Boyolangu.
“Kami menunut keadilan. Dan semoga kejadian semacam ini tidak terulang kembali di tempat lain,” jelasnya.
Sementara itu, Inspektur Pembantu (Irban) II, Inspektorat Tulungagung, Harmoko mengungkapkan bahwa hari pihaknya baru melakukan pemeriksaan kepada pengadu (calon perangkat, red), maka dari itu pihaknya masih belum bisa menyampaikan terkait hasilnya.
“Kemarin kami sudah meminta data-data dari panitia penjaringan perangkat desa. Hari ini kami baru mulai pemeriksaan kepada puluhan pengadu. Setelah itu, kami juga akan memeriksa pantia penjaringan,” ungkapnya.
Lanjut Harmoko, setelah semua prosedur pemeriksaan sadah dilalui dan data-data sudah terkumpul, pihaknya akan melakukan penelaahan terkait hasilnya, apakah sudah memenuhi unsur. Baru pihaknya bisa mengeluarkan hasil, dimana prosedur penjaringan perangkat desa itu sesuai atau tidak.
“Jika hasilnya nanti memang ada temuan dugaan kecurangan, maka silahkan untuk mengaduk ke PTUN,” pungkasnya. (Hamam)
