Ket foto : Ketua Dewan Pendidikan Jombang, Ghufron.(Foto by : Pribadi)
JOMBANG, FaktualNews.co – Soal seragam gratis yang belum jelas realisasinya, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), hendaknya menyampaikan informasi apapun ke masyarakat.
“Karena kasihan masyarakat, terlebih bagi yang menengah kebawah,” ucapnya saat dikonfirmasi wartawan pada Senin (15/8/2022).
Dirinya melanjutkan, bagi masyarakat yang bisa membeli seragam atau menengah keatas mungkin perkara seragam gratis yang belum diberikan di tahun ajaran baru ini bukan masalah.
“Tapi tidak bagi masyarakat yang kurang mampu, kasihan kalau terlalu lama,” ujarnya.
Terlebih, beberapa hari sebelumnya, diketahui bahwa proses penandatanganan kontrak seragam gratis tidak jadi dilakukan. Pihak dewan pendidikan mengaku tidak mengerti secara rinci apa kendala yang dialami oleh Disdikbud Jombang karena proses realisasi seragam gratis begitu lama.
“Sampai proses tandatangan kesepakatan dengan pemenang proyek yang tidak jadi, kendalanya apa saja kami juga kurang mengetahui pasti,” katanya.
Beberapa waktu yang lalu, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Disdikbud Jombang terkait follow up seragam gratis ini. Dikatakannya, dari komunikasi tersebut, pihaknya menuturkan bahwa pada bulan September tahun ini seragam sudah mulai dibagikan.
Pihaknya hanya sebatas mengawal dan mengamati, ia menegaskan kembali bahwa ada baiknya setiap informasi yang didapatkan dan diterima oleh Disdikbud Jombang disampaikan ke pihaknya dan juga ke masyarakat.
“Tujuannya supaya masyarakat tidak berspekulasi negatif,” ungkapnya.
Lebih merinci, program seragam gratis sendiri mulai muncul pada tahun ajaran 2019-2020. Di tahun pertama tersebut, Pemkab Jombang menggelontorkan anggaran puluhan miliar yang ditujukan untuk tiga stel seragam untuk siswa baru.
Total dana yang digelontorkan mencapai Rp30 Miliar pada tahun pertama tersebut. Sedangkan, untuk yang menerima seragam gratis ini ada 47 ribu siswa yang terpencar di beberapa lembaga SD/MI, SMP/MTs negeri maupun swasta.
Pada tahun pertama itu yang dijanjikan adalah pemberian seragam nasional, Pramuka dan olahraga. Pada realisasi di lapangan, ternyata Pemkab hanya memberikan potongan kain untuk seragam nasional dan pramuka saja.
Sementara untuk seragam olahraga harus diretur kembali karena banyak kasus ditemukan bahwa seragam terlalu kecil. Sementara itu di tahun kedua, tepatnya di tahun 2020, anggaran untuk seragam gratis ini nyaris terpotong, hingga menyusut ke angka Rp14 miliar saja yang digelontorkan oleh Pemkab.
Targetnya juga menurun dari tahun pertama. Di tahun kedua ini menargetkan 44.469 siswa baru di jenjang yang sama pada tahun pertama. Anggaran tersebut diambil dari P-APBD tahun 2020. Kemudian, kain seragam yang diberikan juga berkurang, dimana hanya seragam nasional dan pramuka saja.
Dan di tahun 2021, program seragam gratis ini tidak terlaksana karena saat itu masih dalam pandemi Covid-19.(Anggit)
