BBM Naik, Pemkab Sidoarjo Diminta Tingkatkan Anggaran Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
SIDOARJO, FaktualNews.co – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak di masyarakat. Untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus saling bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat.
Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, dalam menyikapi dampak kenaikan harga BBM di masyarakat.
“Perlu ada Kolaborasi dan Sinergitas dalam hal ini Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat terkait dampak Kenaikan harga BBM ini. Karena kenaikkan harga BBM ini menyangkut hajat hidup masyarakat, maka jika ada persoalan atau dampak dari kenaikan BBM jangan sampai ada saling lempar tanggung jawab,” kata Adam Rusydi, Rabu (7/9/2022)
Adam Rusydi berharap Pemerintah Daerah (Pemkab) Sidoarjo mengambil langkah strategis dalam penggunaan anggaran APBDnya paska kenaikan harga BBM. Pemkab Sidoarjo harus prioritaskan peningkatan anggaran untuk Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Bidang Sosial.
Menurutnya peningkatan anggaran di ketiga bidang itu sangat penting selain infrastruktur di Kota Delta.
“Pemkab Sidoarjo harus Pro Poor Budgeting dalam APBD. Pro poor budgeting merupakan kebijakan anggaran yang mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat miskin. Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar kami instruksikan di DPRD Sidoarjo berperan untuk mengawal atau intervensi anggaran APBD Pemkab Sidoarjo harus benar-benar pro poor kepada masyarakat,” terangnya.
Menurut Adam, peningkatan anggaran untuk bidang pelayanan kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) harus ditingkatkan Pemerintah Daerah. Hal ini tentu dimaksudkan sebagai wujud pemerataan sekaligus mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Sidoarjo.
“Pelayanan fasilitas kesehatan dan JKMM yang sudah ada harus terus ditingkatkan dan tentu harus menjadi salah satu prioritas Pemkab Sidoarjo pada PAPBD tahun 2022 dan APBD 2023” ungkapnya.
Selain Kesehatan, Anggota DPRD Jatim Komisi E ini juga berharap peningkatan anggaran di bidang Pendidikan.
“Terkait bidang pendidikan, Pemerintah Daerah harus mengedepankan skala prioritas penggunaan APBDnya, dengan mengutamakan gedung sekolah yang kondisinya rusak berat untuk segera dilakukan perbaikan. Kemudian sarana prasarana yang sangat dibutuhkan oleh sekolah juga harus diakomodir, siswa dengan kondisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah harus diperhatikan, jangan sampai ada anak putus sekolah di Sidoarjo akibat kurang biaya,” jelasnya.
Adam menambahkan jika saat ini Pemerintah mengedepankan kualitas serta relevansi pendidikan agar peningkatan mutu pendidikan dapat merata di semua daerah Kota hingga Desa. Termasuk peningkatan kualitas guru dan proses pembelajaran di sekolah.
“Permasalahan kesejahteraan guru, guru honorer yang belum diangkat sebagai PNS atau ASN juga harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Karena masa depan bangsa sangat bergantung kepada guru,” pesannya.
Di bidang Sosial Adam Rusydi berharap ada program Bantuan Sosial bagi masyakat miskin yang belum tercover PKH dan BPNT, pelaku UMKM skala mikro, buruh nelayan, buruh tani, dan masyarakat yang ter PHK di lingkungan kerja.
“Di samping itu Partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintahan turut serta mengawal dan mengawasi pengunaan APBD Pemkab Sidoarjo. Terutama alokasi untuk bidang peningkatan kesehatan, pendidikan dan sosial bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo, jangan sampai ada penyelewengan anggaran,” pungkasnya.
