Ket foto: jalannya rakor Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri
KEDIRI, FaktualNews.co – Naiknya harga BBM beberapa hari yang lalu, membuat sejumlah pihak khawatir akan dampaknya yang berpengaruh terhadap inflasi. Untuk itu, Pemkot Kediri mengadakan rakor High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri, di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Rabu (7/9/2022).
High Level Meeting TPID Kota Kediri ini juga merupakan implementasi arahan Kementrian Dalam Negeri, terkait dengan Pengendalian Inflasi dan Jaring Pengaman Sosial untuk Penanggulangan Dampak Kenaikan BBM 2022.
“Adapun solusi dalam pengendalian inflasi akibat dampak kenaikan BBM ada beberapa hal penting yang menjadi perhatian. Seperti komunikasi publik yang baik dengan tidak membuat masyarakat panik, TPID harus selalu aktif dan saling bersinergi baik TPID tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya,” ujar Abdullah Abu Bakar, Wali Kota Kediri.
Abdullah Abu Bakar melanjutkan, bahwa satgas pangan daerah agar melaporkan harga dan ketersediaan komoditas, selain itu untuk mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi.
PKK juga perlu menginisiasi gerakan menanam tanaman pangan cepat panen, seperti cabai, bawang, dan lain-lain sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga.
“Masyarakat diimbau untuk cermat dalam penggunaan energi seperti mematikan lampu AC apabila tidak digunakan,” tambahnya.
Wali Kota Kediri juga mengaku akan melakukan pengawasan agar BBM subsidi tepat sasaran, dan lebih mengintensifkan jaring pengaman sosial yang akan memberikan bantuan ke masyarakat baik melalui APBN ataupun APBD.
Dalam hal kerja sama dengan daerah lain, Kota Kediri sudah bekerja sama dengan Kabupaten Blitar tentang ketersediaan telur. Rencananya TPID Kota Kediri juga akan melakukan kerja sama dalam hal mencukupi stok komoditas pangan dengan daerah lain.
“Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia Provinsi nanti juga akan mengumumkan angka inflasi hingga tingkat kabupaten/kota,” tutupnya.
