Wakil Ketua DPRD Surabaya Minta Pemerintah Pusat Meninjau Ulang Kenaikan Harga BBM
SURABAYA, FaktualNews.co – Kebijakan Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memicu aksi protes di sejumlah daerah, termasuk Surabaya. Mereka menolak kebijakan tersebut, karena dianggap memberatkan masyarakat.
Sementara Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thoni mengatakan, kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, tidak tepat waktunya.
“Saat ini masyarakat dalam proses pemulihan ekonomi setelah 2 tahun dihantam pandemi. Impact yang muncul menurut saya adalah kegelisahan masyarakat karena akan menghadapi kesulitan ekonomi,” tegas dia.
Lebih lanjut politisi Partai Gerindra ini mengatakan, kenaikkan harga BBM bersubsidi, akan memicu kejutan ekonomi (economy shock). Karena di saat muncul isu kenaikan BBM, tidak diikuti kenaikan pendapatan.
AH Thoni meminta pemerintah, agar meninjau kembali kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, dengan menunggu beberapa waktu kemudian, karena situasi masyarakat yang masih sulit.
“Ini suara kami dari daerah menyuarakan itu. Karena setelah kenaikan harga BBM, kami yang di daerah kebanjiran keluhan begitu rupa. Kami mohon agar kebijakan ini ditinjau lagi dan dikaji lagi, dipertimbangkan lebih bijak. Agar tidak membebani masyarakat,” terang dia.
AH Thoni mengatakan, dampak sosial lain yang akan muncul adalah gelombang gerakan penolakan oleh masyarakat. Ketika gelombang ini semakin besar dan masif, akan menurunkan legitimasi pemerintah.
“Yang ujungnya membuat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tidak kondusif,” katanya.
AH Thoni meminta pemkot Surabaya menjadi bumper kesulitan masyarakat, kalau kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak ditinjau kembali oleh pemerintah pusat.
Pemerintah kota harus cepat melakukan restrukturisasi penyesuaian di berbagai bidang. Meningkatkan daya beli masyarakat, menjadi pekerjaan rumah yang harus diurai di tingkat daerah.
“Yang pertama segera melakukan pembahasan soal pengupahan. Kemudian memberikan insentif pada masa transisi kepada para pebisnis, untuk menyambung pada lintasan kritis. Insentif itu bisa berupa kebijakan mempermudah kegiatan pebisnis,” ujarnya.
Menurut AH Thoni, program jangka pendek yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yaitu dengan memberikan bantuan tunai, kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
“Bantuan ini tidak bisa diberikan sekali. Melainkan 3 sampai 4 kali saat masa adaptasi hingga selesai masa transisi,” imbuhnya.
Kemudian, lanjut AH Thoni, tata kelola alat transportasi umum dengan tarif murah dan layanan yang baik, tentunya juga akan sangat membantu meringankan beban masyarakat.
