Tujuh Purnawirawan Kapolri Turun Gunung Temui Kapolri Listyo Sigit
FaktualNews.co – Sejumlah purnawirawan mantan Kapolri menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kedatangan tujuh purnawirawan mantan Kapolri tersebut, untuk membahas kondisi Korps Bhayangkara yang kini tengah menghadapi sejumlah persoalan.
Dilansir dari CNN Indonesia, tujuh mantan kapolri itu adalah Jenderal (Purn) Dai Bachtiar, Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal (Purn) Roesmanhadi, Jenderal (Purn) Chaerudin Ismail, Jenderal (Purn) Soetanto, Jenderal (Purn) Timur Pradopo, dan Jenderal (Purn) Badrodin Haiti.
Mantan Kapolri tahun 2001, Dai Bachtiar mengatakan, pertemuan rombongan jenderal dengan Listyo pada kemarin menunjukkan keprihatinan terhadap rentetan peristiwa yang sedang dihadapi Korps Bhayangkara.
“Kami para purnawirawan Polri ini terpanggil tentu dengan situasi yang sama-sama prihatin,” ujar Bachtiar dalam konferensi pers.
“Pada pertemuan kali ini memang ada sesuatu yang kita ingin berikan masukan, terutama pada peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini,” imbuhnya.
Selain itu, pertemuan juga diadakan untuk memberikan dorongan moril agar anggota Polri tetap semangat dan bertindak rasional.
Para purnawirawan itu juga mengaku memberikan sejumlah masukkan agar Polri dapat memperbaiki diri dan dapat meningkatkan lagi kepercayaan masyarakat.
Bachtiar mengatakan para mantan Kapolri juga telah meminta agar Korps Bhayangkara segera berbenah menjalani perintah Presiden Joko Widodo terkait masalah pelayanan publik hingga standar operasional prosedur atau SOP.
“Misalnya pelayanan publik, artinya tingkat pelayanan Polri kepada masyarakat dari yang paling rendah sampai paling atas itu coba di evaluasi bahkan di re-evaluasi,” ujarnya.
“Artinya SOP atau standar operasional prosedur yang sudah ada itu coba dikaji kembali. Mengapa sampai terjadi tentu karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan Polri,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bachtiar memastikan dalam waktu dekat bakal ada perbaikan dari segi SOP bagi aparat kepolisian pada saat bertugas.
Salah satunya, kata dia, SOP dan tindak lanjut dalam penerimaan laporan dari masyarakat. Menurutnya, hal tersebut dapat diperbaiki dalam tempo waktu yang singkat.
“Jangka panjangnya tentu apa problem yang dihadapi oleh mereka, apa dari dukungan anggaran, dukungan fasilitas, misalnya untuk operasionalnya. Karena itu yang sangat juga menentukan,” jelasnya.
Namun, di lain sisi, ia mengakui bahwa reformasi kultural di tubuh Polri membutuhkan waktu lama. Ia mengatakan ada berbagai aspek pendukung untuk mewujudkan ini, termasuk dari masyarakat.
Sementara itu, Presiden Jokowi) telah mengumpulkan seluruh pejabat utama Polri, Kapolda, dan Kapolres di Istana Negara, pada 14 Oktober 2022.
Selama kurang lebih 15 menit Jokowi memberikan arahan kepada personel Korps Bhayangkara itu. Mulai dari gaya hidup mewah anggota, tingkat kepercayaan publik yang menurun, judi online dan narkoba, hingga kasus pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo Cs.
Menyikapi panggilan presiden itu, Listyo kemudian menerbitkan surat telegram yang ditujukan untuk seluruh Kapolda di Indonesia.
Dalam telegram tersebut, Listyo memerintahkan jajaran untuk memastikan penanganan kasus kekerasan terhadap masyarakat dilaksanakan secara prosedural, transparan, dan berkeadilan.
Selain itu, Listyo juga memerintahkan agar jajarannya untuk menegakkan hukum secara tegas dan keras terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan berlebihan terhadap masyarakat.
