Warga Sidoarjo Butuh Tambahan JPO, Ini Dua Titik Harus Menjadi Prioritas

SIDOARJO, FaktualNews.co-Gelar Forum Grup Diskusi (FGD), Laboratorium Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan Publik (MPP) Prodi Administrasi Publik Umsida mendesak Bupati Sidoarjo agar menyediakan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Raya Majapahit dan Jalan Raya Gelam.

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh asisten Laboratorium Prodi Administrasi Publik tersebut digelar guna memberikan pemahaman dan informasi mengenai urgensi kebijakan JPO.

Ilmi Usrotin Choiriyah selaku Sekretaris Prodi Administrasi Publik Umsida dalam keterangannya menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 4 (empat) JPO di jalan-jalan utama Kabupaten Sidoarjo. Di antaranya JPO Jenggolo Sidoarjo, JPO Aloha Gedangan, JPO Waru dan JPO Tjiwi Kimia.

“Fakta di lapangan, warga masih menyeberang di jalur cepat dengan membahayakan keselamatan dan mengganggu arus lalu lintas. Sedangkan, hingga kini memang hanya terdapat  empat JPO untuk menyebarang di Sidoarjo. Hal itu juga memicu kemacetan dan kecelakan yang sering terjadi di sekitar RSUD Sidoarjo,” ujar Ilmi, Jumat (13/1/2023).

Lebih lanjut menurut Ilmi, urgensi pembangunan JPO dianggap penting dibeberapa ruas atau titik seperti di Jalan Raya Majapahit dan di Jalan Raya Gelam, tentu karena beberapa hal.

Ilmi Usrotin Choiriyah menjelaskan secara rinci. Di jalan Mojopahit termasuk dalam lajur cepat, kompleks Kampus Umsida, Masjid Muhammadiyah, lalu lalang pasien dan pengunjung RSUD Sidoarjo, serta Kompleks padat.

Sementara di Jalan Raya Gelam (depan Kampus 2 Umsida) arah ke Keramean Timur juga termasuk dalam jalur cepat, Kompleks Kampus Umsida, serta terdapat Halte Bus Trans Jatim masing-masing arah Surabaya-malang dan Malang-Surabaya.

Selain itu Hendra Sukmana selaku Sekretaris Pusat Studi Kebijakan Publik dan Media Umsida juga berharap agar hasil dari rekomendasi FGD hari ini dapat menjadi masukan untuk pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

“Diharapkan melalui rekomendasi hasil FGD ini akan menjadi masukan bagi Pemerintah Sidoarjo. Fakta di lapangan, warga masih menyeberang di jalur cepat dengan membahayakan keselamatan dan mengganggu arus lalu lintas. Dan saya juga harap rekomendasi dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh penyebaran jalan yang kurang berhati-hati /menyerang sembarangan karena minimnya JPO,” tegas Hendra.

Adapun kedua pemantik atau dosen dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang hadir dalam FGD tersebut memaparkan 3 rekomendasi besar :

1. Level Top Leader/Top Management : Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat visi misi dalam pembangunan infrastuktur. Pembangunan infrastuktur yang menunjang mobilitas warga kota merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah kota/kabupaten. Misalnya, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). JPO merupakan sarana khusus bagi pejalan kaki agar merasa nyaman dan aman saat menyeberang jalan raya.
2. Level Middle Leader/Middle Management Golongan menengah : Ketika ada tuntutan yang timbul karena perawatan JPO yang kurang, kotor, dan tidak terawat. Dengan itu, masih membutuhkan kolaborasi antar aktor misalnya pihak swasta dan masyarakat yang akan ikut merawat JPO. Pihak swasta (perusahaan penyewa papan reklame) yang ada pada JPO ataupun masyarakat (generasi muda) dengan mempercantik, menghiasi, dengan pengecatan mural bernuansa “khas Kabupaten Sidoarjo”.
3. Lower Leader/Lower Management Golongan bawah : Pemerintah harus lebih memahami apa yang dibutuhkan dan persoalan yang didapati masyarakat kedepannya. Misalanya, masyarakat sebagai pengguna JPO dapat merasakan kenyamanan, keamanan, dana keselamatannya.

Peserta yang hadir terlihat antusias mengikuti pemaparan yang disajikan dan berharap dapat dilakukan pembahasan lebih rinci dan teknis seputar Urgensi Kebijakan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Kabupaten Sidoarjo.