Anggota DPR RI saat diwawancarai oleh awak media
SIDOARJO, FaktualNews.co – Mendorong penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil dan Menengah (WUB IKM) di Sidoarjo, anggota DPR RI Bambang DH mengajak masyarakat untuk terus bangkit pasca Covid-19 dengan menjadi entrepreneur.
Ajakan itu disampaikan Bambang DH saat membuka Seminar Entrepreneur di Sidoarjo, hasil kerjasama Komisi VII DPR RI dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (Brin).
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengajak masyarakat untuk bangkit membangun IKM yang lebih baik pasca terpuruk akibat pandemi Covid-19 selama dua tahun. “Meski sempat terpuruk akibat Covid-19, semangat harus tetap ada untuk mengembangkan jiwa pengusaha,” katanya, Kamis (23/2/2023).
Menurut wakil rakyat Dapil Jatim l (Surabaya-Sidoarjo) itu, saat ini pemerintah terus gencar melakukan sosialisasi dukungan baik berupa pelatihan ataupun bantuan pendanaan kepada masyarakat pegiat IKM. “Masyarakat harus bisa memanfaatkan peluang ini,” imbuhnya.
Dirinya meminta agar masyarakat siap dan bersedia untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan minat mereka untuk meningkatkan ketrampilan yang mereka miliki. “Kami dari Komisi Vll DPR RI mitra kerjanya BRIN, telah memfasilitasi pengembangan IKM sebagai salah satu sektor yang memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh Bambang menjelaskan, Pada tahun 2022 lalu, berbagai pelatihan ketrampilan juga telah dilaksanakan. Sasarannya usia produktif dan giat ikuti pelatihan dan lainnya. “Ada sekitar 2000 orang kini telah bergabung dengan perusahaan multinasional serta ada yang menjadi entrepreneur mandiri,” jelasnya.
Sementara itu Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo Samsul Hadi menambahkan, pada program pelatihan dan pengembangan ketrampilan hasil kerjasama Komisi VII DPR RI dengan BRIN, peserta tidak hanya memiliki sertifikasi keterampilan. Namun juga akan disalurkan ke perusahaan bagi mereka yang bersedia.
“Ini kesempatan yang baik, jangan sampai disia-siakan,” yakin pria yang juga Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI tersebut.
