Penanganan Stunting di Situbondo, Butuh Peran Aktif Kepala Desa
SITUBONDO, FaktualNews.co – Komisi I dan IV DPRD Kabupaten Situbondo menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Kesehatan, RSUD, Perwakilan Puskesmas, Kepala Desa, Camat dan OPD terkait, membahas penanganan DBD dan stunting. Mengingat saat ini, kedua kasus tersebut menjadi sorotan publik.
Ketua Komisi I DPRD Situbondo mengatakan Hadi Priyanto mengatakan, pada prinsipnya rapat gabungan antara Komisi I dan IV bersama Dinas Kesehatan, RSUD, Apdesi dan OPD terkait, dengan tujuan, untuk membahas dan mencari solusi terkait penanganan stunting.
“Jumlah stunting di Kabupaten Situbondo sejak bulan Agustus 2022 jumlahnya sangat tinggi, yakni berkisar 2.887 orang, tentunya ini perlu ada penanggulangan secara cepat dan serius,” kata Hadi Priyanto, Rabu (1/3/2023).
Menurut dia, sesuai dengan kesepakatan dalam rapat koordinasi diruang rapat paripurna DPRD Situbondo, penanganan stunting itu harus ditangani oleh masing-masing Kades di Situbondo.
“Maka dari itu,hasil yang disepakati, semua Kepala desa di Situbondo harus mengetahui dan mempunyai data stunting yang akurat yang dapat dipertanggung jawabkan. Bahkan DPRD meminta agar secepatnya Dinas Kesehatan Situbondo memberikan data stunting ke masing masing desa,” bebernya.
Oleh karena itu, semua Kepala Desa sudah harus mulai action dan jangan menunggu proses anggaran yang masih belum turun atau belum pasti, tetapi sudah harus turun langsung kepada masyarakat di masing masing desanya, untuk memberikan intervensi dan bantuan kepada masyarakat khususnya balita yang memiliki gizi buruk bahkan stunting.
“Jangan menunggu banyak rapat, menunggu anggaran dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat untuk menanggulangi stunting. Kalau ini yang diharapkan tentu penanganan stunting ini pasti akan terlambat,” ujarnya.
Dari hasil rapat koordinasi tadi kita juga sudah berkomitmen bersama antara DPRD dan Dinas Kesehatan, RSUD, Camat Pengurus Apdesi dan OPD terkait agar segera action jangan menunggu dan mengulur ngulur waktu. Karena faktor utama dari stunting ini adalah kurangnya pemberian protein seperti telur, daging, ayam, ikan, dan lain sebagainya.
“DPRD Meminta kepada Kepala Desa, dari data yang yang diberikan Dinas Kesehatan ini agar segera didatangi oleh Kepala Dusunnya masing masing Desa untuk ditanyakan apakah mereka sudah memberikan asupan makanan hewani 4 sehat 5 sempurna,” pintanya.
Hadi meminta Dinas Kesehatan dan OPD terkait dan juga pemerintahan paling bawah seperti RT dan RW juga Desa, ini bisa berperan aktif dalam penanganan stunting, walaupun anggaran dari Pemerintah ini masih belum ada, tetapi paling tidak dalam penanganan stunting ini juga ada swadaya dari masyarakat murni dalam memenuhi gizi masyarakat.
“Anggaran untuk stunting sudah ada intervensi dari Pemerintah Pusat dengan memberikan makanan yang layak selama 3 bulan, dan anggaran ini langsung turun ke masing masing Puskesmas,” terangnya.
Pihaknya, meminta agar tidak menunggu anggaran baru berjalan. “Karena bisa saja anggarannya tertunda sehingga stunting yang ada di masing masing desa tidak bisa ditangani, padahal anak ini sudah butuh gizi dan lain lain,” pungkasnya.
