Ketika Seorang Pengasuh Ponpes Jombang Kunjungi Rempang, Ini Hasilnya
JOMBANG, FaktualNews.co – Seorang kiai Jombang kunjungi Pulau Rempang, Kepulauan Riau yang sedang ramai karena konflik lahan yang tak kunjung redam.
Adalah KH Zainul Ibad As’ad atau akrab disapa Gus Ulib yang juga merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, berkesempatan untuk mengunjungi Rempang yang saat ini tengah berkonflik perihal pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dalam kunjungannya itu, Gus Ulib hadir sebagai penceramah di acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Minggu (1/10/2023) dan doa bersama masyarakat Rempang. Kesempatan itu juga ia manfaatkan untuk bertemu tokoh masyarakat setempat dan sedikit membahas perihal kasus di Rempang.
Ia bertemu dan memberikan dukungan moril dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Rempang. Ia juga didampingi langsung Wakapolda Kepulauan Riau (Kepri) Brigjen. Pol. Asep Safrudin. Dalam pertemuan itu, mereka pun sepakat untuk berdamai demi terciptanya situasi yang kondusif.
“Kami hampir sepekan di Rempang ini untuk membawa pesan damai. Beberapa tokoh masyarakat yang ada di Rempang kami temui, mereka sepakat untuk damai,” ucap Gus Ulib dari keterangan yang diterima KabarJombang.com, Senin (2/10/2023).
Dalam pertemuan itu, Gus Ulib menceritakan bahwa suasana terlihat damai, masyarakat, tokoh masyarakat hingga perwakilan aparat yang hadir saling meminta maaf dengan ditandai saling bersalaman usai acara.
Kegiatan yang digagas Edwin Nugroho selaku Ketua Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Kepri dan Efriandi Sukma yang juga Ketua Gapoktan Rempang Tani Jaya berlangsung khidmat. Hadir pula Wasekjen GP Ansor Nurharyanto hingga Ketua MWC NU Sei Beduk, Sukatmanto.
Menurut Gus Ulib, setiap permasalahan apapun harus diselesaikan dengan musyawarah. Hal itu perlu ditekankan guna mendapatkan solusi terbaik.
“Semua masalah, termasuk di Rempang ini harus diselesaikan dengan musyawarah,” ungkapnya.
Gus Ulib menjelaskan, bahwa mayoritas masyarakat hunian yang ada, baik itu petani, nelayan, sejatinya mendukung PSN Rempang Eco City. Selagi, pemerintah memperhatikan kebutuhan hak-hak dasar mereka.
“Dan juga mereka dilibatkan dalam musyawarah. Intinya masyarakat ingin diajak bicara. Semua harus selesai dengan musyawarah,” jelasnya.
Situasi di Pulau Rempang tetap menjadi perhatian utama pihak berwenang, dan pemantauan Kapolda Kepri dan Wakapolda Kepri diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas dan kedamaian di wilayah tersebut.
Untuk diketahui bahwa rencana pembangunan Rempang Eco City yang masuk dalam program strategis nasional mengancam keberadaan 16 kampung adat di Rempang Galang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Sebagian masyarakat adat menolak direlokasi imbas proyek ini karena khawatir kehilangan ruang hidupnya. Sementara, BP Batam mengatakan proyek ini demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City berakhir pilu. Bentrokan pecah, antara warga Rempang Batam, Kepulauan Riau dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Bentrokan terjadi pada Kamis (7/9/2023). Sebagai informasi, rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City sudah mencuat sejak tahun 2004. Pada waktu itu, PT. Makmur Elok Graha menjadi pihak swasta yang digandeng pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam bekerja sama.
Pembangunan Rempang ECO City ini sendiri masuk dalam Program Strategis Nasional pada tahun ini. Hal itu juga sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080.
Selain itu, kawasan Rempang juga nantinya akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar di dunia kepunyaan perusahaan China Xinyi Group. Investasi proyek itu sendiri diperkirakan mencapai US$11,6 miliar atau sekitar Rp174 triliun.
Berdasarkan situs BP Batam, proyek ini akan memakan 7.572 hektare lahan Pulau Rempang atau 45,89 persen dari keseluruhan lahan pulau Rempang yang memiliki luas sebesar 16.500 hektare.
Karena pembangunan yang memang sudah direncanakan itu, warga terdampak di sekitar lokasi pun harus direlokasi demi pengembangan proyek ambisius ini. Kepala BP Batam Muhammad Rudi, juga telah menyiapkan kompensasi berupa rumah tipe 45 senilai Rp120 juta dengan luas tanah 500 meter persegi.
