Mengaku Termarjinalkan, Puluhan Anggota FKHN Situbondo Wadul DPRD
SITUBONDO, FaktualNews.co-Puluhan tenaga honorer yang tergabung di Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes (FKHN) Kabupaten Situbondo, Rabu (13/3/2024) mengadukan nasibnya ke Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
Pasalnya, dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Tahun 2024, Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Situbondo hanya mengajukan kouta 50 ke Menpan RB. Padahal, jumlah tenaga honorer di Kantor Dinkes Situbondo sebanyak 2.050 orang.
“Karena kami termarninalkan, kami meminta kepada Komisi IV DPRD Situbondo, untuk membantu honorer nakes dan non-nakes, agar Pemkab Situbondo bisa menambah pengajuan kuota untuk tenaga honorer nakes,” ujar Vendra, salah seorang FKHN, Rabu (13/3/2024).
Menurutnya, berdasarkan data di Kantor Dinkes Pemkab Situbondo, jumlah nakes dan non-nakes, seperti dokter, bidan, perawat dan sopir ambulance, jumlahnya mencapai 2.050 orang.
“Padahal, ribuan tenaga honorer baik nakes dan non nakes sudah lama mengabdi. Namun, kenapa Pemkab Situbondo hanya mengajukan kouta 50 orang untuk ASN PPPK,”katanya.
Oleh karena itu, melalui audiensi ke Komisi IV DPRD Situbondo, dirinya berharap, para wakil rakyat ini bisa menjadi jembatan bagi FKHN untuk membuat rekomendasi kepada pemerintah daerah, agar kuota untuk kebutuhan nakes dan non-nakes ditambah lagi. Sehingga pelayanan kesehatan bisa lebih maksimal.
“Kami memohon kepada Pemkab maupun DPRD Situbondo, agar honorer nakes yang mencapai 2.050 orang ini bisa terakomodasi secara keseluruhan. Sehingga kesejahteraan nakes dan non-nakes bisa benar-benar meningkat sesuai visi dan misi Kabupaten Situbondo terkait pelayanan kesehatan,”katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Situbondo Lukman mengatakan, semua usulan dan masukan dari FKHN Situbondo akan ditampung dan dibicarakan dengan anggota Komisi IV DPRD lainnya. Komisi IV DPRD juga siap menjadi jembatan antara FKHN dan OPD terkait.
“Namun, kami akan tetap kaji hasil dari audiensi dengan FKHN tadi. Jika memang diperlukan akan kami lakukan hearing dengan semua pihak terkait. Seperti BKPSDM dan dinas kesehatan. Mereka akan kami undang dan jika diperlukan juga akan mengundang BKAD terkait masalah ketersediaan anggarannya,” ungkapnya.
Menurutnya, tenaga medis dan nonmedis sangat dibutuhkan, karena saling berkesinambungan terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Pasti akan ada rekomendasi dari Komisi IV, tapi sebelum itu kami dari Komisi IV akan mengundang dulu semua instansi terkait dan juga FKHN, agar ada solusi terbaik untuk semua pihak,” pungkasnya.
