SITUBONDO, FaktualNews.co-Keresahan mendalam tengah menyelimuti puluhan warga Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo,  yang menjadi calon karyawan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).

Alih-alih mendapatkan kepastian kerja setelah melalui berbagai tahapan resmi. Mereka kini justru dihantui kekhawatiran kehilangan kesempatan kerja, akibat munculnya rekrutmen baru yang dinilai tidak memprioritaskan tenaga kerja lokal.

Ironisnya, puluhan warga ini bukan sekadar pendaftar baru. Mereka telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dan menunjukkan dedikasi tinggi dengan bersedia menjadi relawan tanpa upah selama berbulan-bulan.

Hal ini dilakukan demi mempersiapkan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.

“Mulai bulan puasa kami sudah jadi relawan. Membersihkan peralatan, ompreng (wadah makan), dan menyiapkan segala kebutuhan dapur. Kami tidak mengeluh meski tanpa gaji karena berharap bisa langsung bekerja saat dapur resmi dibuka,” ungkap Musrifa, warga Jetis, Kecamatan Besuki, Sabtu  (17/4/2026).

Namun, harapan tersebut kini berubah menjadi kekecewaan massal. Pemicunya adalah pemasangan banner pengumuman rekrutmen karyawan baru oleh pihak yayasan pengelola. Padahal, puluhan orang yang sudah lulus seleksi awal dan Bimtek hingga saat ini belum menerima panggilan resmi untuk bekerja.

Situasi kian memanas setelah beredar kabar bahwa posisi di SPPG Besuki justru akan diisi tenaga kerja dari luar daerah, yakni dari wilayah Kraksaan. Alasan yang muncul adalah karena calon pekerja luar kota tersebut telah mengikuti Bimtek di daerah asal mereka.

“Kalau alasannya sudah ikut Bimtek di sana, harusnya mereka bekerja di SPPG Kraksaan. Kami ini asli Besuki, sudah ikut Bimtek dan kerja bakti dari awal. Bagaimana perasaan kami jika akhirnya justru mendatangkan orang dari luar kota?” tegas Musrifa dengan nada kecewa.

Hingga kini, Dapur MBG Besuki memang belum beroperasi secara resmi. Namun, ketiadaan kejelasan status hukum bagi warga lokal yang telah berjuang sejak awal menimbulkan kesan bahwa mereka hanya dimanfaatkan sebagai tenaga kerja sukarela tanpa masa depan yang pasti.

Menanggapi konflik ini, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo, Faisol, menyatakan telah menerima aduan tersebut. Ia menegaskan sedang melakukan langkah tindak lanjut terkait polemik rekrutmen ini.

“Saya masih berkoordinasi dengan pihak Satgas (Satuan Tugas) terkait masalah ini,”ujar  ujar Faisol singkat saat dikonfirmasi.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak yayasan pengelola SPPG Besuki belum memberikan pernyataan resmi. Warga masih menunggu itikad baik agar semangat pengabdian mereka selama ini tidak berakhir sia-sia di tengah ketidakpastian.