JOMBANG, FaktualNews.co-Polemik rekrutmen karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Jombang terus bergulir. Kali ini, sejumlah kepala desa mengaku kebingungan sekaligus resah karena nama-nama calon karyawan sudah beredar.

Padahal, terkait perekrutan calon karyawan ini pemerintah desa maupun pengurus Koperasi Merah Putih setempat merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perekrutan.

Kepala Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Khoiman, mengatakan hingga saat ini pihak desa belum mengetahui dasar maupun mekanisme perekrutan karyawan KDMP di wilayahnya.

“Pemerintahan desa tidak tahu dasar perekrutannya dari mana, terus yang merekrut itu siapa, itu kami juga tidak tahu,” ujar Khoiman saat diwawancarai, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, sebelumnya memang ada arahan agar desa segera merekrut enam orang karyawan KDMP. Namun, pihak desa maupun pengurus koperasi desa disebut belum pernah menyerahkan nama calon karyawan.

“Sebetulnya sudah ada perintah dari Babinsa untuk segera merekrut enam orang itu, tapi desa dan pengurus Kopdes Merah Putih itu belum setor nama, kok sudah muncul nama-nama tersebut,” katanya.

Kondisi itu membuat pemerintah desa merasa bingung karena nama-nama calon karyawan sudah lebih dulu beredar di masyarakat.

“Sehingga kami bingung ini siapa yang menyetorkan nama, sedangkan kami pemerintahan desa beserta pengurus kopdes itu belum setor nama,” ucapnya.

Khoiman mengaku keresahan para kepala desa muncul karena adanya dugaan intervensi pihak luar dalam proses perekrutan.

“Yang membuat kepala desa resah dan keberatan ya itu tadi, karena diindikasi ada permainan dari salah satu partai politik untuk memasukkan nama-nama kadernya di situ,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah desa tidak mempermasalahkan siapa pun yang direkrut selama prosesnya terbuka dan melibatkan warga setempat yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan koperasi.

“Buat kami sebetulnya tidak masalah, selama ada koordinasi dan diambilkan dari warga setempat. Terus warga tersebut juga punya kemampuan untuk masuk di bidangnya,” ungkapnya.

Selain soal perekrutan, Khoiman menyebut hingga kini desa juga belum mendapatkan penjelasan detail terkait tata kelola KDMP, termasuk sistem penggajian karyawan.

“Penggajiannya itu kami sampai saat ini juga belum tahu. Sistem gaji bersumber dari mana, terus gajinya berapa, itu kami juga belum tahu,” terangnya.

Ia berharap pemerintah maupun pihak pengelola segera memberikan regulasi yang jelas agar program KDMP tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kalau memang itu sepenuhnya dikelola PT Agrinas ya monggo. Tapi kalau nanti akan diserahkan ke pemerintahan desa, dengan sistem perekrutan seperti ini kami juga tidak yakin Kopdes Merah Putih bisa maju dan berkembang,” tuturnya.

Di Kecamatan Bareng sendiri, Khoiman menyebut setidaknya ada empat desa yang disebut siap menjalani launching KDMP dalam waktu dekat.

Keluhan serupa juga disampaikan Kepala Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Mochamad Saifur. Ia mengaku para kepala desa dan pengurus koperasi desa hingga kini belum memahami regulasi perekrutan karyawan KDMP.

“Kita bingung untuk regulasi perekrutan karyawan. Karena dari awal kita belum tahu bagaimana regulasinya. Tapi di media sosial ini sudah banyak beredar nama-nama calon pengisi karyawan KDMP,” kata Saifur.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah desa dan pengurus koperasi merasa tidak dilibatkan dalam program yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat desa.

“Pengurus dari desa itu banyak, tapi mereka juga enggak tahu bagaimana cara rekrutmennya. Itu yang membuat kita merasa tidak diikutsertakan dalam KDMP,” ujarnya.

Ia menambahkan, selama ini masyarakat justru banyak bertanya kepada kepala desa terkait mekanisme pendaftaran karyawan KDMP. Namun, pemerintah desa sendiri tidak memiliki informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.

“Di masyarakat banyak yang tanya kepada kepala desa, bagaimana caranya menjadi karyawan KDMP. Ini masih pertanyaan, lah kok tiba-tiba muncul nama-nama calon pengisi karyawan KDMP,” jelasnya.

Saifur berharap proses perekrutan dilakukan secara terbuka dan disosialisasikan kepada pemerintah desa maupun pengurus koperasi.

“Walaupun memang dikelola Agrinas, paling tidak ada sosialisasi terlebih dahulu. Kami kepala desa dan pengurus diberi tahu bagaimana cara rekrutmennya secara terbuka,” tuturnya.

Ia menilai minimnya informasi membuat kepala desa dan pengurus koperasi menjadi sasaran pertanyaan masyarakat.

“Yang jadi bulan-bulanan masyarakat itu kepala desa dan pengurus, sedangkan kami tidak tahu apa-apa tentang rekrutmen itu,” keluhnya.

Bahkan, Saifur menegaskan pemerintah desa bisa mengambil langkah tegas apabila nantinya terdapat karyawan yang bekerja tanpa koordinasi dengan desa maupun pengurus koperasi.

“Karena itu kan tanah milik desa, belum ada penyerahan dan lain sebagainya,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Kabupaten Jombang, Hari Purnomo, saat dikonfirmasi terkait munculnya nama “Pak Hari” dalam data yang beredar, membantah bahwa nama tersebut merujuk kepada dirinya selaku kepala dinas.

“Kami sudah mendengar terkait nama saya yang berada di selebaran yang beredar. Saya sampaikan bahwa itu bukan nama saya selaku Kepala Dinas Koperasi. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Jombang, khususnya Dinas Koperasi, tidak masuk dalam wilayah proses tersebut,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Hari menambahkan, pihaknya menangkap adanya dinamika di lapangan terkait polemik tersebut. Karena itu, pada Rabu (13/5/2026), pihaknya bersama Satgas KDMP akan menggelar rapat evaluasi terkait perkembangan KDMP secara umum di Kabupaten Jombang.

Saat disinggung mengenai adanya nama petinggi partai politik dan tenaga ahli bupati dalam dokumen yang beredar, Hari memilih tidak memberikan komentar.

“Terkait itu saya tidak komentar,” katanya singkat.

Ia juga mengaku tidak mengetahui terkait keberangkatan sejumlah calon karyawan KDMP ke Nganjuk menggunakan tiga bus, termasuk sumber anggaran kegiatan tersebut.

“Saya tidak tahu,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, wartawan KFM (Kelompok Faktual Media) masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Dekopinda Jombang maupun sejumlah pihak yang namanya disebut dalam dokumen yang beredar.

Redaksi juga belum dapat memastikan keaslian maupun validitas penuh dokumen tersebut dan tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait.