KEDIRI, FaktualNews.co – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kediri menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Evaluasi Total Indonesia” di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Kamis (2/7/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan empat isu strategis yang dinilai perlu segera mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kediri dan DPRD Kabupaten Kediri.

Para peserta aksi membawa spanduk, poster, banner, serta berbagai atribut sebagai media penyampaian aspirasi. Mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kediri, Zaini, yang menemui massa untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan.

Empat poin utama menjadi fokus aksi. Pertama, mahasiswa mendesak DPRD Kabupaten Kediri menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk mengevaluasi dan menutup dapur MBG yang dinilai tidak tepat sasaran atau tidak sesuai ketentuan.

Kedua, mereka menyatakan penolakan terhadap rencana pengembangan proyek geothermal di Kabupaten Kediri karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya air.

Ketiga, massa meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Kediri.

Keempat, mahasiswa mendesak DPRD Kabupaten Kediri meningkatkan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan membuka rincian penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Ketua PC PMII Kediri, Irgi Ahmad Vahrezi, mengatakan aksi tersebut merupakan wadah penyampaian aspirasi masyarakat terhadap berbagai persoalan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Menurut Irgi, pada isu nasional mahasiswa menuntut evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari penguatan ekonomi nasional, penempatan pejabat kabinet berdasarkan kompetensi, evaluasi pelaksanaan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pengembalian fungsi TNI dan Polri sesuai tugas pokoknya, hingga percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Sementara itu, pada tingkat daerah, mahasiswa menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kediri masih membutuhkan pengawasan yang lebih ketat. Berdasarkan temuan mereka, sejumlah dapur MBG dinilai belum berjalan sesuai tujuan awal program.

“Kalau memang tepat sasaran, kami tidak mempermasalahkan. Namun, sistemnya harus diperbaiki. Kami menemukan sejumlah dapur MBG yang menurut data kami tidak sesuai dengan tujuan awal program, yaitu menekan angka stunting dan membantu kelompok yang membutuhkan,” ujar Irgi.

Ia juga menyoroti dugaan persoalan tata kelola dan pendanaan dalam pelaksanaan program tersebut yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Selain itu, Irgi menegaskan penolakan terhadap rencana pengembangan proyek geothermal di Kabupaten Kediri. Menurutnya, pengalaman di sejumlah daerah menunjukkan proyek panas bumi berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, khususnya ketersediaan sumber air.

“Proses pengeboran geothermal membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar. Kami khawatir hal tersebut akan memengaruhi ketersediaan sumber air di sekitar wilayah proyek, termasuk kawasan yang selama ini menjadi sumber air penting bagi masyarakat,” katanya.

Aksi berlangsung tertib dengan penyampaian orasi secara bergantian dari perwakilan organisasi mahasiswa. Massa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kediri maupun DPRD Kabupaten Kediri.