SITUBONDO, FaktualNews.co-Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Kabupaten Situbondo, melakukan sosialisasi pemutakhiran data anak tidak sekolah.

Kegiatan sosialisasi dengan pemateri Plt Kepala Dispendikbud Kabupten Situbondo itu, diikuti sebanyak 136 operator desa dan kelurahan di Kabupaten Situbondo.

Plt Dispendikbud Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman  menyampaikan, pemutakhiran data anak tidak sekolah ini sangat penting. Sebab, angka anak putus sekolah di Kabupaten Situbondo mencapai 5828 anak.

“Angka anak putus sekolah di Kabupaten Situbondo itu jumlahnya 5828 anak, tertinggi di Kecamatan Banyuputih yang mencapai 732 anak, dan terendah di Kecamatan Mlandingan ada 200 anak,” ujar Fathor.

Menurutnya, sebanyak 5828 anak putus sekolah berjenjang di Situbondo,  mulai dari jenjang TK (Taman Kanak-kanak) hingga SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas).

“Sementara, kita tahu berdasarkan data BPS rata-rata lama sekolah di Situbondo itu 6,09, itu artinya seluruh masyarakat di Kabupaten Situbondo itu dapat disetarakan baru SMP kelas 1 tidak tuntas,”bebernya.

Fathor menegaskan, dengan  hadirnya operator desa dan kelurahan dalam sosialisasi pemutakhiran data anak tidak sekolah berperan dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Situbondo.

“Sehingga saya minta kesungguhan dari teman-teman operator ini untuk bisa meningkatkan rata-rata lama sekolah, dan anak yang tidak sekolah ini bisa sekolah,” bebernya.

Sementara itu, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kabupaten Situbondo, Rosy Rosaindratna menyatakan, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Santri. Ini ditandai dengan anggaran APBD mayoritas dialokasikan untuk pendidikan.

“Salah satu komitmen beliau meningkatkan honor untuk guru non ASN. Untuk S1 itu Rp1,500.000, untuk D3 Rp1.250.000, dan untuk SMA itu Rp1.000.000. Kemudian beasiswa itu juga naik signifikan, kejar paket A,B, dan C anggaran juga meningkatkan apabila dibandingkan dengan tahun lalu. Penanganan anak tidak sekolah yang dulu tidak ada anggaran sekarang ada,” ucapnya.

Mbak Rosi meminta kepada para operator desa dan kelurahan untuk mendukung pemutakhiran data anak tidak sekolah di Kabupaten Situbondo.

“Anak tidak sekolah ini tidak akan terselesaikan apabila datanya tidak valid. Kami pemerintah daerah tidak akan tahun anak tidak sekolah ini ada di mana, karena data anak tidak sekolah ini berangkat dari desa dan kelurahan,” pungkasnya.