Bupati Jombang Tepis Rumor Ada Upeti dalam Mutasi

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko.faktualnews/R Suhartomo.

JOMBANG, faktualnews.co – Tengara adanya pemberian “upeti” dalam gelombang mutasi di lingkup pemkab Jombang, ditepis Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko. Ia menyatakan jika pengisian jabatan pada mutasi ini sesuai dengan regulasi yang ada.

“Rumor adanya upeti itu tidak benar. Itu semua hanya isu saja. Dalam hal ini kami sudah sesuai prosedur dan memang mekanismenya sangat banyak. Seluruhnya juga kita lakukan secara terbuka dan transparan,” kata bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, Senin (02/1/2017).

Ia mengatakan, sebanyak 694 pejabat di lingkup Pemkab Jombang yang akan mengikuti pelantikan dan pengukuhan esok. Selanjutnya, para pejabat ini diminta untuk segera menjalankan tugasnya di tempat dan jabatan yang baru. Sehingga, pelayanan publik tidak terganggu.

“Kenapa tanggal 3 Januari 2017, karena kami ingin menyelesaikam laporan pertanggungjawaban per 31 Desember 2016. Ternyata benar, hasilnya cukup bagus yakni penyerapan anggaran 2016 mencapai 90,40%,” tambah tambahnya.

Nyono menjelaskan, ada beberapa tahapan yang mesti dilakukan pada proses pengisian jabatan dalam mutasi pejabat dilingkup Pemkab Jombang. Sebelum disahkan, para pegawai ini terlebih dahulu diusulkan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Disitulah kemudian para pegawai ini menjalani pemilahan kompentensi masing-masing. Sebelum diplotingkan dalam jabatan selanjutnya. Tentunya dengan mempertimbangkan jabatan dan kepangkatan mereka,” tambahnya.

Selain itu, khusus untuk pejabat eselon II, akan dilakukan lelang jabatan secara terbuka oleh tim panitia seleksi. Tim sendiri terdiri dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara, Pemprop Jatim, Baperjakat Daerah, Akademisi serta Tokoh Masyarakat. Mereka akan menjalani serangkaian fit dan proper tes di Balai Diklat Pemprov Jatim.

Selanjutnya, hasil uji kompetensi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan tim baperjakat yang terdiri dari beberapa SKPD itu untuk menata formasi kedinasan di Pemkab Jombang. Baru setelah itu, nama-nama tersebut akan diusulkan ke bupati Jombang, guna disetujui sebelum diajukan ke Pemprov Jatim.

“Ini tidak asal-asalan. Kita lakukan seleksi uji kompetensi dengan baik, diharapkan mereka yang menduduki kursi jabatan itu mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin. Kami ingin mutasi ini benar-benar membawa perubahan yang baik bagi pembangunan di Jombang,” pungkas Nyono.(oza/san)