ICW : Jatim Rangking Pertama Korupsi, Sektor Pendidikan Paling Rawan
ilustrasi
SURABAYA, FaktualNews.co – Provinsi Jawa Timur (Jatim) menduduki peringkat pertama dengan kasus korupsi tertinggi selama tahun 2016. Data tersebut berdasarkan temuan Indonesian Corruption Watch (ICW).
Dalam keterangan persnya ICW menyebut, Jatim menempati rangking pertama dengan jumlah 64 kasus yang menyebabkan kerugian negara sebanyak Rp 325 miliar. Disusul provinsi Jawa Tengah (Jateng) dengan jumlah 37 kasus dan kerugian negara Rp 28 miliar. Di posisi ketiga, Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan jumlah 30 kasus dan merugikan negara sebesar Rp 179 miliar.
Staff Investigasi ICW, Wana Alamsyah menjelaskan bahwa data yang diperoleh merupakan data sekunder, dan itu semua tidak semata berpusat di propinsi. “Ini keseluruhan, maksudnya ada juga di tingkat kabupaten atau kota,” katanya saat melakukan rilis di kantornya di kawasan Kalibata, Jakarta, seperti dikutip dari merdeka.com, Minggu (19/2/2017).
Selain itu, kasus korupsi juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Di wilayah ini, terdapat 28 kasus korupsi dengan kerugian neagara Rp 39 miliar. Kemudian di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebanyak 27 kasus korupsi. Sedangkan kerugian negara mencapai Rp 32,6 miliar.
Selanjutnya, Provinsi Sumatera Selatan terdapat 21 kasus dan kerugian negara Rp 49 miliar, Sulawesi Tenggara, sebanyak 20 kasus dengan kerugian negara Rp 6,6 miliar. Provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi 16 kasus dan merugikan negara sebesar Rp 4,3 miliar. Terakhir Aceh sebanyak 16 kasus dengan kerugian negara Rp.23 miliar dan Pusat sebanyak 19 kasus dan kerugian Rp. 221 miliar.
ICW juga menemui kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan pada tahun 2016 berdasarkan lima lembaga teratas. Pemerintah Kabupaten menjadi lembaga tertinggi dengan 219 kasus dan merugikan negara dengan nilai sebanyak Rp 478 miliar.
Sedangkan untuk sektor korupsi dan kerugian negara ada pada keuangan daerah. Disusul pendidikan, dana desa, sosial kemasyarakatan, dan transportasi. “APBD menjadi yang paling banyak dikorupsi. Ada 62 kasus yang disidik Aparat Hukum Negara selama 2016. Sedangkan pendidikan menjadi sektor paling rawan,” ungkap Wana.
